Pasalnya, banyak kebijakan yang diambil tak menyelesaikan apa-apa.
“Dulu, Kemendagri sempat datangi Anies Baswedan dan bilang kebijakan lockdown itu kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya, dilansir dari GenPI.co pada Kamis, 1 Juli 2021.
Menurut Rochendi, hal itu menunjukan bahwa Kemendagri Tito Karnavian tak paham bahwa gubernur DKI Jakarta memiliki keistimewaan dalam mengelola wilayah ibukota.
“Jakarta itu wilayahnya memiliki keistimewaan sebagai ibukota, gubernurnya bisa melakukan itu atas nama seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Dosen ilmu pemerintahan itu mengatakan bahwa keistimewaan itu diterapkan karena DKI Jakarta merupakan pintu gerbang Indonesia.
“Jadi, nggak perlu menunggu pemerintah pusat, gubernurnya boleh langsung memutuskan untuk lockdown DKI Jakarta,” katanya.
Namun, hal itu tidak terjadi, karena hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta tidak akur.
Pemerintah pusat menganggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu berupaya untuk mengalahkan popularitas Presiden Jokowi.
“Mereka menganggap hal itu sebagai rivalitas. Oleh karena itu, kebijakan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta tak pernah sejalan,” paparnya.
(*)
« Prev Post
Next Post »
