Desakan untuk “lockdown” tidak hanya datang dari anggota masyarakat biasa dan kelompok oposisi, namun juga dari kalangan anggota koalisi. Bahkan partai pengusung Jokowi, PDI Perjuangan.
Melansir RMOL pada Jumat, 6 Agustus 2021, anggota Komisi I DPR RI dari PDIP Effendi Simbolon misalnya, sudah berani terang-terangan menunjuk hidung Jokowi yang enggan memberlakukan “lockdown”.
Tentu pemerintah memiliki sejumlah alasan mengapa tidak memberlakukan “lockdown”. Alasan yang kerap disampaikan adalah, bahwa nomenklatur “lockdown” tidak ditemukan di dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Alasan ini bisa dengan mudah dipatahkan. Karena nomenklatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sedang diterapkan juga tidak ditemukan di UU Kekarantinaan Kesehatan itu.
Bahkan pemerintah dinilai sengaja menghindarkan UU Kekarantinaan Kesehatan karena konsekuensi yang cukup berat secara ekonomi. Ada aturan di dalam UU itu yang mewajibkan negara memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak melakukan kegiatan ekonomi. Bahkan disebutkan bantuan tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan peliharaan.
Di mata politisi Partai Gerindra Arief Poyuono, permintaan Effendi Simbolon itu dinilai kurang pas dan tidak mencerminkan sikap anggota koalisi pemerintah.
“Kalau lockdown dalam hitungan minggu dipastikan Jokowi digulingkan,” ujar Arief Poyuono.
“Lockdown membutuhkan dana besar untuk bisa menanggung keperluan dan kebutuhan hidup utama masyarakat, memang punya uang apa negara?” katanya lagi sambil bertanya.
Dia mengatakan, pemerintah baru bisa bernafas setelah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada Kuartal II tahun 2020.
Adapun faktor yang memberatkan saat ini adalah utang yang begitu besar.
“Wong utang aja udah sampai ubun-ubun kok. (Kita) sudah mau tengelam oleh utang,” demikian Arief Poyuono.
(*)
« Prev Post
Next Post »