Headline

Opini

PADANG

Sports

Isu Mundurnya Pilpres Itu Tidak Benar

          Isu Mundurnya Pilpres Itu Tidak Benar

Isu Mundurnya Pilpres Itu Tidak Benar
BENTENGSUMBAR.COM - Media sosial Twitter baru-baru ini membuat heboh jagat maya. Pasalnya, beberapa orang memperbincangkan Pilpres atau Pemilu 2024 akan diundur hingga tahun 2027. 


Dalam diskusi Kementerian Dalam Negeri pada Selasa, 10 Agustus 2021, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyampaikan bahwa sementara ini telah dirancang hari H pencoblosan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/kota, jatuh pada Rabu, 21 Februari 2024. Sedangkan untuk pencoblosan Pilkada, rencananya akan dilakukan pada Rabu 27 November 2024.


Menanggapi hal itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan bahwa isu tersebut tidaklah benar.


Raka menyadari berhembusnya isu itu belakangan ini karena merujuk pada munculnya wacana dilakukannya revisi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Namun, pada perkembangannya, pemerintah dan DPR telah memutuskan bahwa tak ada revisi terhadap UU tersebut.


Oleh karena itu, kata dia, KPU sebagai lembaga penyelenggara hanya taat menjalankan perintah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, telah diatur pada pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016.


"Yang pada prinsipnya mengatur bahwa Pemilu dan Pemilihan serentak nasional akan diselenggarakan pada tahun 2024," kata Raka.


Disamping itu, dia menyampaikan bahwa pada prosesnya juga telah dilaksanakan koordinasi dalam bentuk Tim Kerja bersama yang terdiri dari DPR,Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP. Kesepakatan Tim Kerja Bersama bahwa Pemilu dan Pemilihan tetap diselenggarakan pada tahun 2024 sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016.


"Pemilu direncanakan pada tanggal 21 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024," ujar dia menegaskan.


Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta masyarakat tidak termakan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dasco memastikan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membantah isu tersebut dan menyebut pemunduran jadwal tidak mungkin terjadi.


“Pemerintah maupun KPU sudah sama-sama membantah bahwa apa yang kemudian berkembang di media massa itu Pemilu yang kemudian diundur 2027, itu kan tidak mungkin karena aturannya tidak mengatur soal itu,” kata Dasco kepada awak media, baru-baru ini.


Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, KPU dan pemerintah tengah fokus persiapan Pemilu sesuai tahapan yang telah disepakati yakni 2024. 


“Kita fokus saja pada persiapan-persiapan tahapan-tahapan yang mungkin akan segera disampaikan KPU. Kepada masyarakat jangan termakan isu-isu yang membuat imun turun. Ini kan kalau yang membuat dinamika-dinamika tidak perlu itu bisa membuat imun turun,” imbuh Dasco.


Selain itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa membantah kabar yang menyebutkan pemilu 2024 yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif diundur ke 2027. “Enggak ada, pemilu tetap dilaksanakan di tahun 2024,” kata Saan


Potensi Capres 


Saat ini, beberapa nama politisi disebut bakal masuk ke Calon Presiden 2024. Salah satunya Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia disebut menjadi perempuan paling potensial untuk Pemilihan Umum 2024. Namun, potensi menjadi calon presiden atau capres itu juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. 


Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, menilai setidaknya ada tantangan pertama bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu bila menjadi capres di Pemilu 2024 adalah hingga saat ini belum jelas seberapa besar keinginan PDI Perjuangan, baik di tingkat pusat, daerah, hingga simpatisan untuk mengusung Puan. 


"PR bagi Mbak Puan bagaimana PDIP punya satu suara, baik di pusat maupun daerah untuk sama-sama mendukung dia,” ujar dia.


Adjie mengatakan, salah satu cara memastikan dukungan itu yakni melalui rekam jejak yang mumpuni. Menurut Adjie, hingga saat ini kinerja Puan, baik ketika menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan maupun Ketua DPR, belum terlalu menonjol untuk bisa menjadi magnet bagi publik.


Tantangan Puan yang ketiga menurut Adjie ialah keberadaan tokoh lain di internal PDI Perjuangan yang popularitas dan elektabilitasnya cukup tinggi, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurut hasil sejumlah lembaga survei, elektabilitas Ganjar mengungguli putri Megawati Soekarnoputri itu. 


"Ada tokoh lain yang saat ini punya popularitas cukup baik yaitu Ganjar. Saya pikir itu yang jadi catatan buat Mbak Puan," ucap dia.


Laporan: Mela

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...