Menurut Jamiludin, reshuffle kabinet perlu dilakukan lantaran kinerja pada menteri sudah tidak memuaskan masyarakat, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga.
"Koordinasi antarmenteri tidak berjalan baik sehingga masyarakat kecewa terhadap kinerja kabinet Jokowi," kata Jamiluddin, dilansir dari GenPI.co pada Senin, 23 Agustus 2021.
Jamiluddin juga menjelaskan bahwa dampak pandemi Covid-19 seperti resesi ekonomi dan banyaknya karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak dapat diatasi oleh kabinet Jokowi.
"Masyarakat semakin frustasi. Karena itu, selayaknya beberapa menteri di-reshuffle," sambungnya. Mantan Dekan FIKOM ISIP Jakarta itu menyebutkan 6 nama menteri yang patut di-reshuffle, salah satunya ialah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Jamiluddin menyatakan, menkominfo itu harus bertanggung jawab atas buruknya komunikasi publik selama pandemi Covid-19.
Meskipun, lanjutnya, sudah kerap dikritik, tetapi tetap saja komunikasi publik tidak ada perubahan yang berarti.
"Ini mengindikasikan menkominfo tidak cukup mampu untuk membenahi komunikasi publik," lanjutnya.
Jamiluddin juga menyebutkan sejumlah nama menteri yang secara langsung diberi kewenangan menangani pandemi Covid-19, yang menurutnya juga selayaknya di-reshuffle.
"Menteri Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, dan menkes, termasuk yang layak di reshuffle. Mereka ini harus bertanggung jawab atas berlarutnya penanganan Covid-19," tuturnya.
Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, juga menurut Jamiludin layak untuk di-reshuffle.
Hal ini lantaran, menteri dari PKB itu dinilai tidak mampu menekan banyaknya pekerja yang dipecat dan dirumahkan selama pandemi Covid-19.
"Dia juga tidak ada inovasi untuk mencari solusi mengatasi meningkatnya pengangguran di tanah air," ucapnya.
Lebih lanjut, Jamiluddin mengatakan bahwa kinerja Kabinet Indonesia Maju bisa terdongkrak kembali jika perombakan jajaran menteri dilakukan.
Jamiluddin mengaku khawatir jika presiden tidak melakukan reshuffle, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri bisa makin anjlok.
"Hal ini tentu dapat membahayakan Jokowi sebagai Presiden Indonesia," ujar Jamiluddin.
Source: GenPI.co
« Prev Post
Next Post »