Headline

Opini

PADANG

Sports

Ketua DPR Minta Pemerintah Perhatikan Operasional Pasar agar Tidak Jadi Klaster Covid-19

          Ketua DPR Minta Pemerintah Perhatikan Operasional Pasar agar Tidak Jadi Klaster Covid-19
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan operasional pasar tradisional agar tidak terbuka potensi lonjakan Covid-19 yang disebabkan oleh kluster ini. Menurut Puan, perhatian yang diberikan kepada pasar harus sama dengan ketatnya operasional mal dalam hal protokol kesehatan.

Puan memandang pasar tradisional memiliki aktivitas produktif yang lebih tinggi dari mal. "Jangan sampai protokol kesehatan longgar. Baik untuk pedagang, pemasok dan pembeli. Kita jaga biar pasar bisa terus beroperasi," ujar Puan dalam keterangan tertulisnya.

Pada sebuah survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) di Juni dan Juli 2021 lalu, ditemukan bahwa terdapat 51.5 persen pedagang yang terinfeksi Covid-19. Angka itu diperoleh dari 227 pasar pada 34 provinsi.

Menurut survei tersebut, penyebaran terjadi karena pemberlakuan protokol kesehatan tidak benar-benar dijalankan. Padahal, pasar adalah tempat yang selalu dipenuhi warga dalam kerumunan, sehingga tinggi risiko penularannya.

"Pedagang dan pembeli sama-sama harus menyadari, bila memang pembukaan pasar ini mau terus dijalankan, harus patuh pada protokol kesehatan. Jangan patuh pakai masker saat ada petugas atau bila ada ancaman kios akan ditutup saja. Aturan itu benar-benar disadari untuk dijalankan," ujar Puan.

Selain protokol kesehatan, Politikus PDI Perjuangan itu melanjutkan, pihak pengelola pasar juga benar-benar harus menjaga kebersihan. Persediaan sabun dan air bersih mengalir untuk cuci tangan harus mudah ditemukan. Kios-kios pun dilengkapi dengan pembatas antara penjual dan pembeli agar menjaga jarak saat berjualan.

Di samping itu, ventilasi aliran udara juga memainkan peranan penting dalam kesehatan lingkungan pasar. Aliran udara pasar harus diusahakan baik agar penularan Covid-19 juga bisa ditekan.

Pihak pedagang dan pelanggan juga sama-sama harus sadar akan kebersihan dalam bertransaksi. "Jika pembayaran online bisa dimaksimalkan, maka sebaiknya lakukan hal itu saja," ujar Puan.

Menurut Puan, transaksi manual bisa menjadi celah dalam penyebaran virus corona. Pasalnya, tidak ada yang tahu bagaimana virus ini bisa menempel pada barang atau uang kertas saat transaksi terjadi.

Puan turut pula meminta untuk melakukan tes Covid-19 rutin terhadap para pedagang dan pihak pengelola pasar. Mereka setidaknya rutin di tes antigen untuk melihat adanya penyebaran Covid-19.

Pemerintah harus maju agar pihak pedagang tidak merasa keberatan untuk melakukan tes mandiri. Lagi pula, ini untuk kepentingan dan tujuan publik.

“Saya memahami banyak pihak yang nanti akan merasa kewajiban untuk tes antigen ini karena halangan biaya. Maka, di sini pemerintah bisa proaktif memberikan fasilitas. Sehingga tidak ada alasan tidak mau. Ini bentuk dukungan agar operasional pasar terus berjalan,” ujar mantan Menko PMK itu.

Terlebih, bila memang diketahui sudah ada kontak dengan orang yang positif corona. Tes harus segera dijalankan. Tujuan tes rutin ini pun bisa meyakinkan pembeli untuk berbelanja di pasar karena memang semua pihak terjaga kesehatannya.

Puan turut pula meminta dinas kesehatan untuk evaluasi pemerataan vaksinasi bagi para pedagang dan pengelola pasar. Jika ada yang belum divaksin, wajib vaksin terlebih dahulu sebelum boleh berjualan.

Sebenarnya, pedagang pasar ini adalah kelompok prioritas vaksinasi Covid-19. Namun, statistik vaksin pedagang pasar masih rendah untuk dosis pertama, apalagi dosis kedua. Malah, masih banyak yang belum mengikuti program vaksinasi.

Tercatat bahwa masih banyak pedagang yang enggan vaksin karena ragu atas keamanan vaksin. Padahal, justru mereka membahayakan masyarakat dan diri sendiri jika belum melakukan vaksin dan berjualan.

Menurut Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), banyak dari pedagang di pasar termakan oleh hoaks tentang vaksinasi. Makanya, mereka tidak melaksanakan kewajiban vaksin itu. Di sinilah, lanjut Puan, kebutuhan untuk edukasi dan penyebaran informasi diperlukan.

"Jangan tinggalkan mereka yang belum vaksin. Evaluasi dan organisir lagi agar bisa ikut vaksin tahap pertama dan kedua," ujar perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI itu.

Puan melihat bahwa operasional pasar ini memang mau tidak mau harus dijalankan dan berdamai dengan masa pandemi. Masyarakat luas, pedagang, hingga petani membutuhkan kehidupan dari operasional pasar.

"Kebutuhan akan operasional pasar ini tinggi, makanya kita harus disiplin. Taat aturan, patuhi protokol kesehatan itu bukan untuk pemerintah, tapi untuk menjaga kesehatan kita sendiri,” tutupnya.

Laporan: Mela
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...