PILIHAN REDAKSI

Laporan Ditolak Polda Banten, LQ Indonesia Lawfirm Ragukan Komitmen Kepolisian Tindak Oknum Polisi Smackdown Mahasiswa

BENTENGSUMBAR.COM - LQ Indonesia Lawfirm yang sejak 3 minggu lalu menjadi pelopor adanya modus Oknum POLRI terutama di Fismonde...

Iklan Bank Nagari

Aksi Nyata Ketua DPR Pantau Vaksinasi di Daerah Padat Jakarta: Saya Datang Jemput Bola ke Tanah Sereal

          Aksi Nyata Ketua DPR Pantau Vaksinasi di Daerah Padat Jakarta: Saya Datang Jemput Bola ke Tanah Sereal
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPR Puan Maharani terus memantau percepatan vaksinasi di beberapa wilayah di Indonesia. Sebelumnya, Puan Maharani ikut meninjau dan menyaksikan vaksinasi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Maming Enam Sembilan Group di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Saya datang jemput bola ke Tanah Sereal, permukiman penduduk ini karena mendengar belum semua warga di sini punya kesempatan untuk vaksinasi,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu, 29 September 2021.

Dalam vaksinasi yang menyasar 1.000 warga ini, Puan datang bersama  Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Charles Honoris, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Fadil Imran, dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Mulyo Aji.

Vaksinasi dosis pertama di kelurahan dan kecamatan tersebut diketahui sudah lebih dari 70 persen. Adapun dosis kedua masih berkisar di angka 25 persen. Puan pun menanyakan kepada lurah setempat alasan warganya belum divaksin.

Puan menyaksikan ribuan orang bergiliran datang dan mengantre di Pasar Ikan Modern Muara Baru untuk melakukan vaksinasi. Total yang divaksin sebanyak 7.500 orang dalam tiga hari.

Di antara ribuan orang itu, Puan tertarik menemani anak difabel berusia 12 tahun yang ikut menerima dosis pertama vaksin Covid-19. Anak tersebut adalah Ahmad Apiffudin. Ditemani sang ibu, Kustiyah, anak ini tenang menanti giliran disuntik.

Terkini, Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini kembali memantau pelaksanaan vaksinasi di permukiman padat penduduk di Jakarta Barat. Kali ini Puan mengunjungi vaksinasi bagi 1.000 warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.

Dalam kunjungannya, Puan memantau mulai dari antrean calon penerima vaksin, ruang screening, sampai ke ruang penyuntikan yang memakai ruang-ruang kelas SMKN 72 Jakarta, Minggu.

“Beberapa hari ini secara terus-menerus saya melakukan fungsi pengawasan DPR untuk memantau vaksinasi, mulai dari Banten beberapa hari lalu bersama Presiden, Kapolri dan Panglima TNI, kemarin di Tambora dan sekarang di Tegal Alur, Kalideres,” kata Puan.

Dalam kunjungannya kali ini, Puan didampingi oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Hendro Pandowo, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Hadir Pula Wali Kota Jakarta Barat, Camat Kalideres dan Lurah Tegal Alur.

Puan menjelaskan, dia sengaja memilih permukiman padat penduduk untuk mengawasi langsung vaksinasi dan penanganan Covid-19 di wilayah tersebut.

“Saya datang ke permukiman padat penduduk karena di sinilah persoalannya. Kalau (permukiman) tidak padat lebih mudah mengaturnya, tapi kalau padat lebih susah, tapi kita memang harus bersusah payah demi Jakarta, demi Indonesia keluar dari pandemi Covid-19,” kata Puan.

Selain itu,  Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemerintah harus menyediakan opsi lain selain aplikasi PeduliLindungi bagi warga yang ingin mengakses ruang publik. "Jadi menyediakan opsi lain di luar aplikasi PeduliLindungi penting dilakukan pemerintah untuk menjamin hak warga negara," ujar Puan. 

Dia menyambut baik rencana pemerintah untuk tidak menjadikan aplikasi PeduliLindungi sebagai satu-satunya akses ke tempat atau transportasi publik. Ia menilai cara lain untuk menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil pemeriksaan Covid-19 penting segera disiapkan.  

"Setiap warga negara yang punya telepon pintar canggih atau kurang canggih atau bahkan yang tidak punya smartphone sekalipun harus memiliki hak sama untuk mengakses ruang dan transportasi publik," kata politikus PDIP ini.

Ia menekankan, apa pun opsi yang disediakan, pemerintah harus bisa menjamin perlindungan data pribadi warga. Sebab, menurut dia, saat ini hampir semua kegiatan pasti menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai data utama.

Apa pun nanti sistem atau alat baru yang akan digunakan, pemerintah harus pastikan alat yang memuat data pribadi warga negara tersebut antibocor," tutur Puan. 

Secara khusus, ia menyoroti jika ada kerja sama antara pemerintah dengan swasta. "Kerja sama dengan swasta dalam bentuk integrasi sistem ini harus jelas betul aturan mainnya agar data pribadi warga bisa terlindungi dengan baik dan tidak jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Puan Maharani. 

Laporan: Mela
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...