Jangan Terkecoh ‘Buzzer’, Begini Cara Kerja Trending Topic di Twitter

BENTENGSUMBAR.COM - Istilah trending topic pada platform media sosial Twitter diartikan sebagai tren yang sedang banyak dibicarakan warga net. Sayangnya, trending topic ini tak selalu terjadi secara alamiah, tetapi didesain sedemikian rupa oleh pihak yang berkepentingan.

Jika merujuk pada kebijakan Twitter, trending topic sebenarnya tak melulu ditentukan dari jumlah Tweet tentang topik tertentu. Jumlah Tweet yang banyak tak selalu berada di deretan teratas tren. 

Sebab, trending topic bukan ditentukan oleh jumlah Tweet sebuah topik tertentu, melainkan mencerminkan apa yang terjadi saat ini, untuk membantu pengguna Twitter menemukan topik diskusi terhangat yang sedang dibicarakan.

Tren juga tak selalu berkaitan dengan tagar atau hashtag. Kata dan frasa juga bisa menjadi faktor yang menentukan karena Twitter mengelompokkan tagar-tagar yang saling terkait.

Pada dasarnya, Twitter ingin agar trending topic yang ada dapat mempromosikan diskusi sehat. Oleh sebab itu, beberapa jenis konten tidak dapat muncul di daftar trending topic, seperti konten dewasa, ujaran kebencian berkaitan dengan SARA, atau pelanggaran terhadap peraturan Twitter lainnya.

Rekayasa trending topic

Masalahnya, sebagian kata kunci atau tagar dapat muncul melalui perbincangan semu yang diatur sedemikian rupa demi mengangkat topik tertentu, agar terlihat seakan-akan tengah banyak diperbincangkan orang. Bahkan, bisa masuk dalam daftar trending topic.

Fenomena tersebut terjadi sejak kemunculan buzzer di dunia maya. Buzzer yang merupakan sekumpulan akun media sosial anonim ini seringkali membuat gaduh dunia maya dengan menaikkan topik-topik tertentu. Bahkan, mayoritas dibumbui dengan ujaran kebencian serta informasi bodong.

Para buzzer ini dapat mendengungkan isu dengan sengaja secara masif, dan memantik netizen untuk bereaksi. Hasilnya biasanya dapat diukur melalui kata kunci berupa tagar yang bertengger di kolom trending topic dalam kurun waktu tertentu. Kata kunci yang ingin dipopulerkan, ditentukan oleh pihak yang berkepentingan.

Seorang buzzer yang tak mau disebut namanya bercerita bahwa untuk membuat suatu topik menjadi trending topic, pihak yang berkepentingan tersebut bekerjasama dengan sebuah agensi atau jasa penyedia akun-akun buzzer. 

Klien tinggal menentukan kata kunci apa yang ingin dipopulerkan, berapa lama ingin bertengger di trending topic, serta berapa luas jangkauan yang diraih. Tarif yang dipatok juga bergantung pada faktor-faktor ini.

Sebenarnya, mulai akhir 2019, CEO Twitter Jack Dorsey sudah mengeluarkan kebijakan untuk melarang segala bentuk iklan politik masuk ke platformnya. Pasalnya, penyebaran berita bohong di media sosial tersebar dengan bungkusan topik politik.

Sayangnya, menurut analis media sosial, Ismail Fahmi, pelarangan iklan politik di Twitter tersebut tidak berdampak banyak di Indonesia. Pasalnya, tidak banyak politisi yang memasang iklan di Twitter.

Indonesia justru lebih memanfaatkan pendekatan dengan memberdayakan kehadiran buzzer. Mereka ini, lanjut Fahmi, sangat dibutuhkan oleh tim pemasaran, baik di sektor bisnis, hiburan, juga politik. 

Dia memaparkan, fungsi utama buzzer ialah mendukung data fakta yang ada agar masif diterima oleh masyarakat di media-media sosial, termasuk Twitter.

Selain itu, Fahmi berujar secara lebih spesifik lagi, penyebaran informasi di media sosial Twitter digunakan lewat tagar untuk membangun opini, yang harapannya kemudian bisa menjadi trending topic.

Berdasarkan analisis data yang dia punya dari sistem analisis media sosial Drone Emprit, strategi pemanfaatan lainnya seperti penggunaan tagar bisa berpengaruh ketika sebuah pembahasan menjadi trending topic.

Tujuannya, kata kunci atau tagar yang muncul di trending topic tersebut bisa diangkat oleh media. Tagar ini, lanjut Fahmi, berisi pesan yang bisa menjangkau orang dengan mudah melalui media virality dan trending topic.

Menurutnya, memasang iklan di Twitter agar pengguna media sosial mau mengetuk iklan tersebut tidak terlalu signifikan di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Pratama Persadha, ketua Communication and Information System Security Research Center (CISSReC). Menurutnya, kebijakan penolakan Twitter hanya upaya preventif untuk menghindari platformnya digunakan sebagai alat menyebar kebohongan dengan massif.

Namun yang patut dicatat, lanjut Pratama, penyebaran konten di Twitter tidak semassif Facebook. Apalagi, di Indonesia Twitter sangat eksklusif.

Meskipun lebih ramai digunakan warga di kota-kota besar, khususnya Jakarta, Twitter cenderung dipakai sebagai alat menyampaikan isu di awal, yang selanjutnya menjadi trending di Facebook, Whatsapp dan Instagram.

Sementara terkait iklan, dia menilai sangat jarang ditemui iklan politik lewat Twitter di Indonesia. Oleh karenanya, dia menegaskan pelarangan iklan pada konten politik di Twitter tidak berpengaruh banyak pada masyarakat dalam negeri.

Menurutnya yang perlu dilakukan Twitter adalah membasmi akun anonim penyebar hoaks dan juga akun robot yang melakukan kegiatan spamming maupun re-Tweet massal, sehingga mengganggu trending topics. 

Penulis: Dewi C Rini – Anggota Perempuan Indonesia Satu

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News