Selalu Kritisi Pengelolaan Anggaran di DKI, Demokrat Tantang PSI Kawal Selisih Anggaran PEN Rp 147 Triliun

BENTENGSUMBAR.COM - Politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana menantang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengawal selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang mencapai Rp147 triliun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemilik akun Twitter @panca66 ini jengkel karena partainya terus saja diserang buzzer dengan kasus Hambalang, dan karena PSI selama ini hanya “mengawal” pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

"Selisih kok hampir 147 T. Sementara buzzerp terus aja main isu hambalang. Diketawai anak monyet loe. Tuh @psi_id loe kawal noh uang rakyat 147 T nga jelas. Jangan cuma ngawal Anies Baswedan aja loe pada cc dek @TsamaraDKI," kata Panca melalui akun Twitter-nya itu, Selasa, 7 September 2021.  

Untuk diketahui, BPK telah mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2020.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI, Senin (6/9/2021), Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif mengatakan bahwa dari pemeriksaan tersebut, pihaknya menemukan alokasi biaya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp841,89 triliun.   

Angka tersebut berbeda dengan publikasi Kementerian Keuangan yang hanya Rp695,2 triliun atau selisih Rp147 triliun.

"Selisih itu terjadi karena ada beberapa skema pendanaan belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah tersebut," katanya.

Sejak Anies Baswedan dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017, PSI memang seperti hanya fokus mengkritisi pengelolaan anggaran Pemprov DKI dan kebijakan Anies, terutama oleh fraksinya di DPRD DKI.

Yang paling menghebohkan ketika Fraksi PSI meributkan anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp82 miliar yang tercantum dalam KUA/PPAS 2020.

Padahal anggaran itu masih berupa anggaran mentah yang belum dibahas dengan DPRD, karena masih dalam bentuk usulan. Setelah KUA/PPAS dibahas dan dituangkan dalam RAPBD dan APBD 2020, anggaran itu tidak tercantum.

Kala itu PSI seperti tak paham kalau DPRD punya fungsi budgeting, sehingga salah satu kadernya yang meributkan anggaran itu, William Aditya Sarana, dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) oleh Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, karena dianggap melanggar Tata Tertib (Tatib) Dewan.

Yang terbaru, Fraksi PSI dan PDIP mengusulkan penggunaan hak interpelasi untuk penyelenggaraan Formula E yang rencananya diselenggarakan Anies pada Juni 2021. Rencana itu tidak didukung 7 fraksi yang lain, di antaranya Golkar, Gerindra, PKS dan Demokrat. (netralnews)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News