Terlebih, tidak akan terlaksananya tersebut karena ada pergantian Presiden RI.
Apalagi, jika pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya berasal dari kelompok yang berseberangan.
"Proyek IKN itu sangat mungkin gagal atau batal karena faktor pergantian kepemimpinan nasional," ujar Ferdinand, dilansir dari GenPI.co pada Jumat, 3 September 2021.
Lantas, Ferdinand mengaku setuju dengan wacana yang digulirkan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah tentang perlunya IKN dibentengi dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Jika megaproyek pembangunan Ibu Kota baru dituangkan dalam PPHN, maka siapa pun presiden periode mendatang, keberlanjutan gagasan Presiden Jokowi itu bisa tetap terjaga.
Ferdinand berharap, wacana amendemen UUD 1945 terwujud agar MPR bisa menetapkan PPHN dan proses pembangunan di Indonesia bisa berkelanjutan.
"Kalau ada yang ketakutan tentang amendemen akan melebar kemana-mana, itu hanya wujud rasa ketakitan dari orang yang berambisi berkuasa bukan berambisi membuat negara kita menjadi sempurna," jelas Ferdinand.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menginginkan megaproyek pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur perlu dibentengi dengan PPHN.
Politikus PDIP itu menerangkan tidak ada jaminan presiden terpilih hasil Pilpres 2024 benar-benar akan melaksanakan dan melanjutkan rencana pemindahan IKN tanpa adanya PPHN.
Basarah menuturkan bahwa UUD 1945 dan UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), tidak memberi sanksi apa pun kepada presiden berikutnya, apabila tidak melanjutkan sebuah program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh presiden terdahulu. (*)
« Prev Post
Next Post »