Hal itu disampaikan langsung oleh Kuasa Hukum Pimpinan FPI Aziz Yanuar pada Rabu, 8 September 2021.
Menurut Aziz, mendaftarkan organisasi ke pemerintahan bukanlah sebuah kewajiban. Sebab, masih banyak ormas lain di luar sana yang tidak mendaftarkan diri ke pemerintahan tetapi memiliki massa yang banyak.
“Ormas lain tidak semua daftar, ada ormas klub mobil banyak tidak daftar, juga ormas klub motor. Saya punya klub bola tidak daftar juga,” ucap Aziz, dikutip terkini.id dari suara.com.
Aziz kemudian mengatakan bahwa setelah deklarasi DPD FPI yang dilakukan pada Minggu, 5 September 2021 kemarin, pihaknya akan mendorong tiap organisasi yang ada di daerah untuk melakukan hal serupa.
Bahkan, Aziz menegaskan bahwa dalam waktu dekat, FPI akan melakukan deklarasi secara nasional.
Namun, sebelum melakukan deklarasi nasioal tersebut, pihaknya mengatakan bahwa ingin membentuk deklarasi di tiap daerah.
“Secepatnya kita akan deklarasi nasional. Target kita tiap daerah dibentuk dulu,” jelas Kuasa Hukum tersebut.
Sebagai informasi, beberapa waktu yang lalu media sosial Twitter diramaikan dengan beredarnya video yang memperlihatkan deklarasi Front Persaudaraan Islam (FPI).
Dalam video tersebut, dijelaskan bahwa deklarasi tersebut digelar di Kabupaten Bandung Barat.
Respons Publik terhadap FPI baru
Atas munculnya FPI berwajah baru tersebut. Banyak warganet yang memberikan respons bermacam.
Salah satu yang merespons isu deklarasi FPI tersebut adalah pegiat media sosial, Denny Siregar.
Menurut Denny, FPI kali ini bukanlah wajar baru, melainkan merupakan FPI lama yang telah dibubarkan oleh pemerintah lalu muncul dengan kulit yang berbeda saja. (terkini)
« Prev Post
Next Post »