Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut mengatakan, langkah itu sangat perlu dilakukan, mengingat kelompok NII menyebarkan paham radikal yang bisa menghancurkan NKRI.
“Bukan hanya sekadar menyadarkan anak-anak yang sudah direkrut dan terpengaruh baiat. Tapi penegakan hukum harus dilakukan terhadap tokoh NII,” ujar Ketua MUI Kabupaten Garut KH Sirojul Munir kepada wartawan di Islamic Center Garut, Kecamatan Garut Kota, Kamis, 7 Oktober 2021.
MUI memastikan akan membuat laporan ke polisi terkait masalah tersebut. Namun, saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menguatkan agar proses hukum bisa berjalan.
“Kita sudah siap melaporkan. Cuma harus matang. Minimal mencari dua alat bukti. Ini yang akan dicari tim, nanti akan dirumuskan, ada komisi hukum dan perundang-undangan, komisi ini yang akan melaporkan,” jelasnya.
Munir mengingatkan saat ini yang sangat merongrong dan membahayakan kesatuan NKRI, bukan hanya dari kelompok-kelompok aliran keras trans nasional dan sebagainya. Justru, adalah penerus perjuangan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
Ia meminta pemerintah terus melakukan edukasi terhadap masyarakat, jangan sampai terpengaruh DI/TII. MUI sendiri menganggap haram mengakui DI/TII karena menjadi gerakan makar.
“Ini hasil Ijma MUI pusat tahun 2006, bukan sekadar pendapat kami, tapi ulama seluruh Indonesia memutuskan itu,” terangnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut Nurdin Yana mengatakan Pemkab Garut sudah melakukan penanganan dan melakukan pencegahan adanya penyebaran paham radikalisme.
“Kami bersama Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) sekarang sedang menangani permasalahan ini,” terangnya.
Nurdin menerangkan terus melakukan pengawasan. “Pengawasan terus dilakukan, kita tidak ingin ada kejadian serupa terjadi di Garut,” paparnya. (FIN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »