Fadli Zon: Lobi China di Indonesia Terlalu Kuat, Wajar Ada yang Melabeli Pemerintah ‘Antek’

BENTENGSUMBAR.COM – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung semakin disorot karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan dana APBN dipergunakan untuk proyek tersebut.

Bahkan baru-baru ini pemerintah disebut sebagai ‘antek’ China terkait proyek transportasi itu.

Anggota DPR RI, Fadli Zon lantas membeberkan alasan mengapa pemerintah sampai dicap seperti itu.

Mulanya, Fadli mengingat beberapa tahun lalu saat China berhasil mengalahkan Jepang untuk menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Hal ini disampaikannya melalaui akun Twitter pribadi @fadlizon Jumat, 15 Oktober 2021.

“Sy masih ingat 6 thn lalu Jepang dikalahkan China utk menggarap proyek kereta cepat Jkt-Bdg,” ujarnya.

Padahal, kala itu studi kelayakan agar terciptanya proyek tersebut dibiayai penuh oleh Negeri Sakura.

“Pdhal studi kelayakan dibiayai Jepang,” katanya lagi.

Melihat hal tersebut, Fadli mengatakan bahwa lobi China di Indonesia, khususnya Jakarta terlalu kuat.

Maka wajar ada yang menilai pemerintah sebagai antek-antek China.

“Lobi China di Jakarta terlalu kuat, wajar kalau ada yang menilai kategorinya 'antek',” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Perpres terbaru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Perpres 93/2021), terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disetujui untuk digunakan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Hal ini pun ditolak sejumlah pihak di Indonesia, termasuk dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini memaparkan, alasan pihaknya menolak penggunaan APBN dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pertama, saat ini prioritas utama APBN adalah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Beban penanganan Covid-19 sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini,” katanya dalam keterangan pers, Kamis, 14 Oktober 2021.

Kedua, penggunaan APBN menunjukkan inkonsistensi Jokowi, mengingat sebelumnya presiden berjanji untuk tidak menggunakan dana APBN dalam proyek tersebut.

Konsistensi kebijakan sangat penting, kata Jazuli, karena APBN menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sementara proyek kereta cepat, terus menimbulkan polemik dan dinilai cacat banyak pihak sejak awal.

Hal ini yang seharusnya dipikirkan pemerintah, bukan malah menggunakan APBN.

“Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?” tegasnya. (Galamedia)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News