PILIHAN REDAKSI

Perbedaan Jadikan Kekuatan, Ansor Pasbar Gelar Seminar Nasional Moderasi Beragama

BENTENGSUMBAR.COM - Di tengah lesunya gerakan organisasi kepemudaan Islam di Kabupaten Pasaman Barat, Gerakan Pemuda Ansor tern...

Advertorial

Haris Azhar Sebut Polisi di Era Jokowi Sangat Melayani Kepentingan Rezim: Penegakan Hukumnya Diskriminatif

          Haris Azhar Sebut Polisi di Era Jokowi Sangat Melayani Kepentingan Rezim: Penegakan Hukumnya Diskriminatif
BENTENGSUMBAR.COM - Pengacara Haris Azhar menyebut polisi di era Jokowi sangat melayani kepentingan rezim dan sangat diskriminatif dalam penegakan hukum.

Haris Azhar menyebut polisi di era rezim Jokowi sangat diskriminatif dalam menangani kasus hukum yang dianggap memiliki dimensi politik baik secara langsung maupun tak langsung.

"Kalau polisi di era rezim Jokowi ini, dia sangat melayani kepentingan rezim. Dia memang penegakan hukumnya itu yang punya dimensi politik itu sangat diskriminatif," kata Haris Azhar sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Sabtu, 23 Oktober 2021.

Haris Azhar menyebutkan, hampir setiap kelompok oposisi membuat laporan ke polisi sering ditanggapi dengan lambat.

Sebaliknya, laporan akan cenderung cepat diproses oleh kepolisian jika yang melaporkan adalah orang-orang di dalam pemerintahan.

"Jadi kalau misalnya kelompok oposisi di luar pemerintah itu bikin laporan pasti gak langsung atau gak cepat bekerjanya. Tapi kalau misalnya itu laporan yang dilakukan oleh orang-orang yang bagian dari pemerintahan, maka itu akan lebih mulus lah," ujarnya.

Haris Azhar menyoroti berbagai kasus pidana yang menjerat sejumlah tokoh dalam gerakan 212 maupun mahasiswa yang menolak omnibus law hingga aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Pasalnya, tokoh-tokoh tersebut selama ini dinilai kritis terhadap kebijakan rezim Jokowi bahkan beberapa kalangan menyebut mereka kerap membuat rezim 'kepanasan'.

"Pemidanaan orang yang ada di 212 atau di kelompok mahasiswa yang menolak omnibus law itu banyak terjadi. Termasuk KAMI itu juga terjadi," katanya.

Haris Azhar menemukan fakta berbeda ketika sejumlah orang melaporkan tokoh-tokoh dalam pemerintahan ataupun pro pemerintah kepada polisi akibat perbuatan yang dinilai meresahkan.

Bahkan kata dia, sebagian orang merasa malas untuk melaporkan mereka kepada polisi karena mengetahui bahwa polisi tidak akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Tapi kalau misalnya laporan terhadap orang yang ada di pemerintahan kayaknya jarang, orang juga males ngelaporin karena orang juga tau polisi pasti enggak bakal menindaklanjuti," ujar dia.

Haris Azhar juga menyebut beberapa petinggi polisi yang diberikan jabatan mentereng di era Jokowi usai menyelesaikan masa tugasnya di kepolisian.

Dia mencontohkan Tito Karnavian, mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Dan memang terbukti beberapa petinggi polisi di zamannya rezim ini dapat posisi yang baik pasca selesai dari tugas kepolisian. Tito Karnavian misalnya," tuturnya, demikian dilansir dari Kabarbesuki. (*)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...