PILIHAN REDAKSI

Perbedaan Jadikan Kekuatan, Ansor Pasbar Gelar Seminar Nasional Moderasi Beragama

BENTENGSUMBAR.COM - Di tengah lesunya gerakan organisasi kepemudaan Islam di Kabupaten Pasaman Barat, Gerakan Pemuda Ansor tern...

Advertorial

Jokowi Diminta Jangan Ragu-ragu Copot Mahfud MD, ‘Bukan Orang Kuat di NU dan KAHMI’

          Jokowi Diminta Jangan Ragu-ragu Copot Mahfud MD, ‘Bukan Orang Kuat di NU dan KAHMI’
BENTENGSUMBAR.COM — Presiden Jokowi diminta jangan ragu-ragu mencopot Menko Polhukam Mahfud MD dari kabinet. Mahfud MD bukan orang kuat di NU dan KAHMI.

Melansir Pojoksatu.id, menurut pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, tidak akan terlalu menjadi persoalan di publik jika Presiden Jokowi ingin mengganti Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

Diketahui, kabar akan digantinya Mahfud MD, muncul setelah ada bocoran dari elite partai politik koalisi pemerintah yang menghembuskan isu perombakan kabinet.

Informasi yang beredar pasang surut penentuan waktu reshuffle kabinet karena Presiden Jokowi menunggu masa pensiun Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Jokowi ingin mendaulat Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Menko Polhukam.

Kabar akan dicopotnya Mahfud MD, memunculkan spekulasi bahwa akan ada dampak sosial terhadap Presiden Jokowi.

Hal ini mengingat, posisi Mahfud MD yang merupakan kader senior Nahdlatul Ulama (NU) dan Presidium Nasional Kesatuan Alumni HMI (KAHMI).

Pangi Syarwi Chaniago yang merupakan Direktur Eksekutif Voxpol Center mengatakan, tidak akan berdampak banyak kepada Presiden Jokowi jika Mahfud MD dicopot.

Alasannya, Mahfud MD tidak punya pengaruh politik yang cukup kuat baik di NU ataupun KAHMI.

“Saya lihat tidak terlalu kuat linkage Mahfud di NU dan KAHMI,” kata Pangi Syarwi Chaniago kepada Kantor Berita Politik RMOL (Group Pojoksatu), Jumat (15/10).

Apalagi, kata Pangi, dalam survei terbaru Voxpol Center, kinerja Mahfud masih belum bisa dikatakan memuaskan berdasarkan pada penilaian publik.

“Karena selama ini kerja Mahfud MD dalam hasil riset survei Voxpol juga belum maksimal dan memuaskan dalam hal ini pada posisi sebagai Menko Polhukam,” terangnya.

Lebih penting lagi, lanjutnya, persoalan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

“Apalagi kursi menteri hak prerogatif presiden, mau diganti atau tidak itu hak presiden,” jelasnya. (*)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...