PILIHAN REDAKSI

Laporan Ditolak Polda Banten, LQ Indonesia Lawfirm Ragukan Komitmen Kepolisian Tindak Oknum Polisi Smackdown Mahasiswa

BENTENGSUMBAR.COM - LQ Indonesia Lawfirm yang sejak 3 minggu lalu menjadi pelopor adanya modus Oknum POLRI terutama di Fismonde...

Iklan Bank Nagari

Kader Larang OTT ke Jaksa, Polisi dan Hakim, PDIP: Bukan Sikap Partai

          Kader Larang OTT ke Jaksa, Polisi dan Hakim, PDIP: Bukan Sikap Partai
BENTENGSUMBAR.COM – Anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang, menegaskan pernyataan rekan sejawatnya Arteria Dahlan yang menyatakan tidak setuju adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim, bukanlah bagian dari sikap partainya maupun fraksi PDIP.

Menurut Junimar, yang dikatakan oleh Arteria Dahlan adalah pendapat pribadi. Sehingga Junimart tidak ingin sikap koleganya tersebut dikait-kaitkan dengan partai yang dikepalai oleh Megawati Soekarnoputri ini.

“Apa yang dikatakan oleh sahabat saya Arteria Dahlan itu tidak ada kaitannya dengan sikap PDIP maupun Fraksi PDIP di DPR. Perlu saya tegaskan PDIP sangat mendukung penegakan hukum di negeri ini, semua sama di mata hukum,” ujar Junimart Girsang kepada wartawan, Rabu (13/10).

Wakil Ketua Komisi II DPR ini menegaskan sekalipun banyak oknum polisi, jaksa dan hakim yang harus dihukum karena OTT, namun Indonesia tidak akan pernah runtuh, sebagaimana alasan yang disampaikan oleh Arteria Dahlan.

“Tidak lah, tidak mungkin republik ini akan runtuh hanya karena segelintir oknum penegak hukum harus dihukum oleh kesalahan mereka sendiri, justru penegakan hukum itu harus dimulai dari lembaga penegak hukum itu sendiri,” katanya.

Sehingga dipastikannya, tidak ada dasar maupun alasan untuk memberikan keistimewaan, yang melarang oknum aparat penegak hukum untuk dihukum, maupun ditangkap dalam OTT. 

Terlebih mengingat Indonesia adalah negara Hukum dan menganut asas equality before the law atau semua sama di muka hukum.

“Secara pribadi saya katakan tidak setuju aparat penegak hukum mendapat hak previlage dalam penegakan hukum. Tidak ada dasarnya. Karena kita semua sama dimuka hukum, namanya juga penegak hukum mosok dibiarkan melanggar hukum. Ya harus diproses secara hukum dong,” tuturnya.

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan tidak setuju adanya OTT terhadap aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim, dan polisi.

Menurut Arteria, dengan melakukan OTT terhadap hakim, jaksa maupun polisi tidak bisa menjamin masalah terselesaikan.

“Bayangkan kalau polisi kalian tangkap, kalau jaksa kalian tangkap, kalau hakim kalian tangkap, runtuh Republik. Masih banyak cara-cara untuk memperbaiki mereka,” kata Arteria.

Arteria menegaskan bahwa pihaknya bukan membela orang yang korupsi atau menyalahgunakan wewenang, namun di negara hukum modern harus dikedepankan bagaimana menjaga marwah institusi penegak hukum itu memang betul-betul yang utama.

“Menegakan hukum dengan banyak cara. Tidak dengan melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang justru kontraproduktif terhadap hal itu,” ujarnya. (Jawapos)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...