Momen Hari Guru Sedunia, Puan Maharani Perjuangkan Kesejahteraan Guru Honorer

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan pentingnya memastikan kesejahteraan para guru, terutama guru-guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri mendidik generasi bangsa. Menurut Puan, kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor penting yang menjamin kualitas pendidikan.

“Pendidikan adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menuju Indonesia yang berdaya, mandiri, maju, dan makmur. Sedangkan para guru adalah ujung tombak pendidikan,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima BentengSumbar.com, Selasa, 5 Oktober 2021.

Para guru, lanjut dia, telah mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan pada anak didik. Beban mereka pun menurut Puan semakin berat saat pandemi Covid-19. Selain proses pembelajaran yang penuh tantangan, para guru honorer harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

“Para guru honorer termasuk yang paling terdampak. Sebelum pandemi saja, upah mereka tak sebanding dengan besarnya tanggung jawab mendidik generasi bangsa. Setelah pandemi, kehidupan mereka semakin terhimpit,” tutur eks Menko PMK periode 2014-2019 ini.

Puan menyoroti para guru honorer, terutama mereka yang sudah bekerja puluhan tahun, mengabdikan diri mendidik anak di wilayah terpencil, namun justru tidak juga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang membuatnya sedih, para guru honorer ini diberi upah yang tak layak, hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan.

“Padahal banyak dari guru honorer yang masih harus membiayai keluarga mereka, anak-anak mereka. Sebagian bahkan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab menghidupi anggota keluarganya,” ujar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini.

Momen Hari Guru Sedunia, menurut Puan, merupakan saat yang tepat untuk memberikan “kado spesial” bagi para guru honorer. Dia berharap pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bisa memprioritaskan kesejahteraan para guru, terutama guru honorer.

Mengutip data Kemendikbudristek, saat ini terdapat 728.461 guru honorer yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Mayoritas dari mereka mendapatkan gaji yang jauh dari kelayakan.

Bagi guru honorer yang sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), kondisinya memang lebih baik. Mereka seharusnya menerima upah minimum Rp1,8 juta yang di masa pandemi angkanya bisa lebih tinggi hingga mencapai Rp2,4 juta.

Meski demikian, Puan menyayangkan bahwa masih banyak guru honorer yang belum terdaftar di Dapodik. Hal ini menyebabkan mereka memperoleh gaji yang jauh di bawah upah minimum, berkisar antara Rp700.000 sampai Rp200.000 per bulan.

“Harus segera ada solusi bagi mereka yang masih mendapat upah minim. Ini tidak boleh terjadi. Bagaimana mungkin mereka bisa fokus mendidik para siswanya kalau untuk makan sehari-hari saja belum tentu cukup,” ujar Puan.

Namun begitu, dia mengapresiasi langkah pemerintah membuka seleksi untuk 1 juta guru PPPK untuk guru honorer yang meliputi Guru Honorer Sekolah Negeri, Honorer THK-II, Guru Honorer Sekolah Swasta dan Lulusan PPG.

Di sisi lain, Politikus PDI Perjuangan itu menekankan bahwa tes seleksi harus menekankan asas keadilan. Pasalnya, passing grade atau batas nilai minimal guru PPPK dalam seleksi tahap pertama dianggap sangat membebankan para guru honorer.

“Hasil tes ini juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Banyak guru honorer yang sudah lanjut usia, mengabdi puluhan tahun untuk mengajar murid-murid. Jangan sampai atas nama ‘kompetensi’, mereka yang sudah terbukti mampu mengajar puluhan tahun malah tidak diapresiasi,” tuturnya.

Puan menekankan bahwa kompetensi guru juga merupakan hal yang penting. Namun yang lebih utama adalah integritas untuk menjadi seorang guru sejati. Para guru honorer yang telah mengajar belasan bahkan puluhan tahun tentu sudah terbukti mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Tidak perlu khawatir soal integritas dan pengabdian para guru ini. Sedangkan untuk kompetensi, tentu harus ada program pembinaan dan pelatihan yang dilakukan secara reguler untuk terus memastikan kompetensi guru mampu mengimbangi perkembangan dan tantangan zaman,” ujar alumni FISIP Universitas Indonesia ini.

Pada dasarnya, lanjut Puan, para guru memang harus secara rutin mendapat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi demi mencapai pemerataan kualitas pendidikan di Tanah Air. Pandemi Covid-19 menjadi bukti bahwa pendidikan perlu berbenah agar siap menghadapi era disrupsi.

Pembelajaran jarak jauh mengharuskan guru menguasai teknologi dan menggali kreativitas dalam melakukan variasi pembelajaran. Yang ditakutkan dari pandemi ini salah satunya terjadi learning loss pada para siswa di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut Puan, peran guru menjadi lebih penting lagi karena mereka dituntut mampu beradaptasi dengan keadaan. Tanggung jawab besar berada di pundak para guru untuk memastikan learning loss tak sampai terus menerus terjadi, seperti efek bola salju.

“Tugas para guru semakin berat, tanggung jawab masa depan generasi penerus bangsa ada di pundak para guru ini. Oleh sebab itu, kita bersama-sama harus memastikan hak kehidupan yang sejahtera bagi para guru, demi Indonesia yang lebih baik,” ucap Puan.

Laporan: Mela

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News