PILIHAN REDAKSI

Tak Kunjung Ada Sekda Defenitif, Gubernur Tunjuk Kepala Biro Organisasi Sebagai Pj Sekda Padang, Begini Kata Arfian

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menunjuk Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Fi...

Advertorial

Refly Harun: Rasanya Aneh Luhut Buat Perusahaan Tidak Cari Untung, Kenapa Tidak Buat Yayasan Sosial Saja

          Refly Harun: Rasanya Aneh Luhut Buat Perusahaan Tidak Cari Untung, Kenapa Tidak Buat Yayasan Sosial Saja
BENTENGSUMBAR.COM - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah Luhut Binsar Pandjaitan terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19 yaitu PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang disebut ada afiliasi dengan Luhut pun tidak pernah bekerja sama dengan BUMN dan pemerintah.

Partisipasi Luhut di GSI ini adalah bagian dari usaha membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal Covid-19 masuk ke Indonesia.

Terkait hal itu, Ahli dan pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi dalam channel youtube pribadinya yang diunggah Selasa 2 November 2021.

Pihaknya mengklaim pembentukan Perusahaan ini bukan untuk mencari untung bagi para pemegang saham melainkan hanya berupa kewirausahaan sosial.

"Tapi kalau tujuan bikin perusahaan itu untuk cari untungnya, kalau tidak cari untung buat yayasan saja,"ujar Refy Harun.

Menurut refly kalau tidak cari untung uangnya kemana, tidak cari untung tapi biaya PCR mahalnya minta ampun dua juta awal-awal, satu setengah, turun 1,2 juta, turun 900 ribu dan sekarang Rp300 ribu.

Pihak Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham.

Keuntungan malah banyak digunakan untuk memberikan test swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di Garda terdepan.

Menurut Refly Harun ini menjadi persoalan karena menurutnya kekuasaan ada ditangan kanan kemudian perusahaan ada di tangan kiri. 

Jadi harus memisahkan kepentingan kekuasaan di satu sisi dengan kepentingan bisnis di sisi yang lain.

"Tapi kalau di satu tangan maka di situlah orang melihatnya ada benturan kepentingan Conflict of Interest. Jadi bukan soal angka-angkanya karena kalau angkatan relatif orang bisa berdebat,"tambahnya.

Jadi kata Refly Harun, intinya adalah Kenapa harus memasuki bisnis ini ketika kita menjabat, itu persoalannya apalagi jabatan kita terkait dengan kebijakan soal-soal yang penanganan Covid 19 melalui tes PCR dan lain sebagainya. 

"Jadi itu soalnya yang harus kita garis bawahi agar kita tidak salah dalam diagnosis dan memperlihatkan atau dalam melihat persoalan persoalan yang menjadi isu belakangan ini," katanya, dilansir dari zonapriangan.

Menurut Refly, ini adalah Sebuah prinsip universal yang tidak bisa ditolak anda tidak bisa berbisnis diatas kekuasaan yang anda miliki, saya kira para pejabat harus peka soal ini.

Kedua menurut Refly Harun kalau misalnya membentuk perusahaan dengan alasan tidak mencari untung rasanya aneh kenapa tidak bikin Yayasan sosial saja memang bergerak dalam rangka membantu misalnya korban Covid-19, tapi kalau membentuk perusahaan tentu tujuan perusahaan mencari untung, perkara untungnya tidak besar itu soal lain karena dibandingkan dengan misalnya penguasaan tambang.

Sebenarnya kita bicara mengenai sebuah bisnis besar. Kalau ICW menyebut angka sampai 10 triliun adalah bisnis besar ini untungnya atau uang yang beredarnya.

"Jadi bukan uang kecil juga dan banyak orang yang kemudian tergiur untuk memasuki bisnis kesehatannya selama masa pandemi. Ketika bisnis-bisnis lainnya mati, bisnis kesehatan yang berkembang dan celakanya memang orang-orang dekat lingkaran istana yang juga ikut-ikutan paling tidak namanya ada didalam mengelola bisnis kesehatan ini. Sekali lagi ini bukan soal jelek menjelekkan tapi bagaimana kita menjaga good governance dari negara ini,"ujar Refly Harun. (*)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »