PILIHAN REDAKSI

Perbedaan Jadikan Kekuatan, Ansor Pasbar Gelar Seminar Nasional Moderasi Beragama

BENTENGSUMBAR.COM - Di tengah lesunya gerakan organisasi kepemudaan Islam di Kabupaten Pasaman Barat, Gerakan Pemuda Ansor tern...

Advertorial

Sebut Negara Tengah Diperalat, Politisi Senior Partai Demokrat: Yang Kita Lawan Bukan Saja Korupsi

          Sebut Negara Tengah Diperalat, Politisi Senior Partai Demokrat: Yang Kita Lawan Bukan Saja Korupsi
Sebut Negara Tengah Diperalat, Politisi Senior Partai Demokrat: Yang Kita Lawan Bukan Saja Korupsi
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman masih menyoroti skandal tes PCR. Pasalnya, kegiatan bisnis tes PCR tersebut melibatkan pejabat tinggi negara.

Dengan begitu, ia menilai perjuangan bangsa masih berat karena tak hanya berperang melawan korupsi belaka melainkan juga kolusi dan nepotisme.

"Tugas kita makin berat karena yang kita lawan bukan saja korupsi tapi juga kolusi dan nepotisme," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini melalui akun Twitter, @BennyHarmanID, Selasa, 9 November 2021.

Menurutnya, Kolusi dan nepotisme kini kian marak. Hal itu ditandai dengan adanya kolusi antara birokrasi dan pengusaha seperti dalam skandal PCR test·

"Negara diperalat, utk kepentingan kelompok dan golongan.#Liberte!," ujarnya.

Sebelumnya pun Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) yang merupakan relawan Presiden di masa Pemilu 2014-2019, menyerukan pembersihan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju lantaran berburu keuntungan dari pandemi.

KKPJ ini terdiri dari sembilan lebih aliansi pendukung Jokowi, di antaranya, PROJO, SEKNAS Jokowi, BARA-JP, KAPT, Almisbat, RPJB, DUTA Jokowi, RKIH, hingga Joman.

"Sebagai pendukung loyal, kami mengusulkan agar Presiden Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan. Para pemburu rente dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin yang jelas telah membajak visi Indonesia Maju harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah," tulis KKPJ dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 November 2021.

Mereka menyebut, perkembangan situasi politik pemerintahan gamang dalam penanganan lanjutan covid-19 dan pemulihan ekonomi saat ini. 

Mulai dari kebijakan soal vaksin berbayar pada beberapa bulan lalu, kemudian semrawut kasus bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19.

Hingga terbaru ini, soal dugaan bisnis di balik kebijakan tes PCR dalam moda transportasi, serta kebijakan masa karantina yang berubah-ubah. 

KKPJ lantas menuding, perilaku beberapa menteri Jokowi seolah kentara ingin menjadi calon presiden dan wakil calon presiden pada 2024 nanti.

"KKPJ sangat prihatin melihat begitu banyak manuver kelompok politik besar berwatak pemburu rente, yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan memanfaatkan bencana pandemi global, bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan presiden Jokowi," lanjut mereka.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pastikan evaluasi harga tes PCR terus dilakukan oleh pemerintah.

Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmidzi mengatakan hal tersebut dilakukan pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemeriksaan yang sesuai dengan harga yang dibayarkan.

"Kami secara berkala bersama BPKP melakukan evaluasi terhadap tarif pemeriksaan, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Proses evaluasi merupakan standar yang kami lakukan dalam penentuan harga suatu produk maupun layanan, untuk menjamin kepastian harga bagi masyarakat," jelasnya melalui keterangan tertulis, Minggu, 7 November 2021.

Selain untuk memastikan keterjangkauan masyarakat, Nadia mengatakan, evaluasi tarif juga bertujuan agar menjadi acuan dasar bagi pihak penyedia tes, baik swasta maupun pemerintah.

Sehingga melalui evaluasi harga tersebut, menurutnya, akses bagi kepentingan bisnis dalam penyelenggaraan tes PCR telah tertutup dan menjamin kepastian harga bagi masyarakat.

"Saya tegaskan sekali lagi, dalam menentukan harga RT- PCR, Kementerian Kesehatan (Dirjen Yankes) tidak berdiri sendiri, namun dilakukan bersama dengan BPKP," tuturnya.

"Proses evaluasi harga ini tentunya dilakukan untuk menutup masuknya kepentingan bisnis dan menjamin kepastian harga bagi masyarakat," imbuh Nadia. (Galamedia)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...