PILIHAN REDAKSI

Tak Kunjung Ada Sekda Defenitif, Gubernur Tunjuk Kepala Biro Organisasi Sebagai Pj Sekda Padang, Begini Kata Arfian

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menunjuk Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Fi...

Advertorial

Adhie Masardi Belum Puas ‘Goyang’ Dugaan Korupsi Ahok, Sumber Waras dan TransJakarta Bekas Diungkit

          Adhie Masardi Belum Puas ‘Goyang’ Dugaan Korupsi Ahok, Sumber Waras dan TransJakarta Bekas Diungkit
Adhie Masardi Belum Puas ‘Goyang’ Dugaan Korupsi Ahok, Sumber Waras dan TransJakarta Bekas Diungkit
BENTENGSUMBAR.COM - KPK diminta membuka kembali penyelidikan terhadap dugaan korupsi Basuki T Purnama alias Ahok ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengaku tidak puas dengan keputusan KPK menghentikan pengusutan kasus Sumber Waras beberapa tahun lalu.

Karena itu, pihaknya akan mendesak KPK agar mengusut lagi kasus tersebut.

“KPK itu kan sudah mendapat laporan dari BPK, kemudian di zaman Basariah Panjaitan dianggap bahwa dia tak melihat niat jahat dari Ahok,” ujar Adhie dalam keterangannya, Selasa (28/12/2021).

“Karena itu ketika Pak Firli ingin meningkatkan pencegahan (korupsi), teman-teman ini mengangkat kembali kasus ini,” sambungnya.

Tak hanya mendesak, GIB juga berniat membantu KPK dalam penyelidikan tersebut.

Adhie mengeklaim punya setumpuk dokumen berisi temuan dugaan korupsi di Pemprov DKI sejak Ahok masih jadi wakil gubernur hingga lengser pada 2017.

Dia berencana menyerahkan semua temuan tersebut kepada KPK dalam waktu dekat.

“Soal Sumber Waras, soal pembelian Transjakarta bekas dari China. Kemudian yang beli tanah DKI sendiri, kemudian penggunaan dana-dana CSR,” tutup Adhie.

Sebelumnya, Adhie Massardi menyatakan akan melimpahkan dokumen berbagai temuan yang mengarah dugaan korupsi yang patut dapat diduga melibatkan Ahok.

Baik saat masih Wakil Gubernur (2012) maupun setelah ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta (2014) menggantikan Joko Widodo yang jadi Presiden.

Adhie Masardi menegaskan bahwa dokumen berbagai skandal korupsi di Pemprov DKI sepanjang 2012 hingga 2017 yang akan dilimpahkan ke KPK tersebut sudah dalam bentuk buku resmi.

Dokumen dikumpulkan dan dirangkai oleh salah satu tokoh gerakan anti-korupsi dan peneliti sumberdaya alam Indonesia, Marwan Batubara. Bukunya pernah dicetak pada tahun 2017.

“Sebenarnya apa yang kami punya (dokumen korupsi Pemprov DKI) hanya sebagian kecil saja dari yang dimiliki KPK,” ujar Ketua Komite Eksekutif KAMI itu.

“Rencana pengiriman dokumen berupa buku ‘Korupsi Ahok’ ke KPK,” sambung Adhie Masardi. (Pojoksatu)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »