Menurutnya, PT dapat menaikkan kualitas paslon. Karena harus melewati mekanisme penentuan atau seleksi di koalisi partai politik.
"Presidential threshold penting karena dalam rangka memperkuat sistem presidensil, meskipun sebaiknya PT harus diikuti dengan electoral threshold dan menaikan parlemen threshold, presidential threshold dapat menaikkan kualitas paslon karena harus melewati mekanisme penentuan atau seleksi di koalisi partai politik," kata Atang lewat keterangannya, Rabu (15/12).
Namun, lanjut Atang, besaran PT 20 persen perlu diperhatikan. Sebab, bila melihat praktik ketatanegaraan PT 20 persen hanya mengakibatkan adanya dua paslon pilpres.
Bahkan telah menimbulkan polarisasi yang sangat kuat dan ekses pembelahan masyarakat akibat perbedaan dukungan semakin runcing.
"Sehingga perlu dipertimbangkan menurunkan PT 15 persen, agar bisa lebih dari 2 paslon, maka dapat meminimalisir polarisasi, termasuk juga membuka ruang kepada banyak partai untuk melakukan rekruitmen paslon, karena mempermudah proses koalisi, sehingga ruang demokrasi akan lebih terbuka dan kompetitif," tuturnya.
Sedangkan, Jika PT dihapuskan maka semua partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga dapat memunculkan ramainya paslon.
Bahkan akan terjadi kebuntuan antara hubungan Presiden dan DPR. Presiden terpilih terancam digulingkan (impeach) oleh DPR.
"Presiden akan cenderung mendapatkan dukungan yang sedikit di DPR, yang berpotensi bisa memunculkan impeachment pada Presiden," ujarnya.
Atang melanjutkan, hingga saat ini partai koalisi pemerintah sudah bersepakat untuk tidak mengubah atau merevisi undang-undang pemilu.
"Karena pemerintah memutuskan tak akan mengubah UU Pemilu, NasDem memiliki posisi politik bersama dengan pemerintah," pungkasnya. (Merdeka)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
