Politisi Golkar Usul Indonesia Jadi Sistem Khilafah: Jokowi Jadi Sultan Pertamanya

BENTENGSUMBAR.COM – Politisi Partai Golkar, Andi Sinulingga mengusulkan pergantian sistem pemerintahan di Indonesia di tengah riuhnya usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Andi mengusulkan pemerintah melakukan amandemen UUD 1945 agar sistem pemerintahan diganti menjadi sistem khilafah.

Nantinya, kata dia, sosok yang akan menjadi Sultan pertama adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Andi melalui akun Twitter pribadinya @AndiSinulingga pada Sabtu, 5 Maret 2022.

“Bagaimana kalau kita usulkan amandemen UUD 45 agar sistem pemerintahan kita ganti dengan sisten khilafah saja, yg jadi Sultan pertamanya pak @jokowi. Cuma usul ya,” tulisnya.

Seperti diketahui, kini usulan penundaan Pemilu 2024 semakin mencuat karena disuarakan oleh beberapa petinggi partai politik.

Terbaru, Jokowi sudah membuka suara terkait usulan tersebut. Dalam keterangannya, Jokowi mengatakan bahwa siapapun boleh mengusulkan soal penundaan Pemilu 2024 ataupun masa perpanjangan masa jabatan Presiden.

Sebab, Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga siapapun bebas berpendapat.

Meski begitu, Jokowi menegaskan bukan hanya taat dan tunduk, semua pihak harus patuh terhadap konstitusi yang ada.

Sebelumnya, usulan penundaan Pemilu 2024 disuarakan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Zulhas mengatakan ada beberapa alasan mengapa Pemilu 2024 perlu diundur.

Pertama, Jokowi dinilai masih yang terbaik berdasarkan hasil survei. Kedua, situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai dan memerlukan perhatian khusus.

Berikutnya, kondisi perekonomian yang belum stabil. Hal ini membuat pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.

Keempat, perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi. Di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia.

Lalu, anggaran Pemilu yang justru membengkak dari rencana. Efisiensi lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Terakhir yang tidak kalah penting, keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi. 

Sumber: Galamedia

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News