Indonesia Masih Butuh Jokowi Lebih Lama Lagi

SUATU hari di bulan Februari tahun 2014, beberapa hari sebelum pak Joko Widodo (Jokowi) ditetapkan sebagai calon presiden oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, saya yang saat itu menjabat sebagai Sekjen DPP Bara JP 2014 dan Sihol Manullang (Ketua Umum DPP BaraJP 2014) atas dorongan Alm Cornelis Lay diundang oleh bung Muradi (Guru Besar Unpad) dan menjadi salah seorang anggota tim 11 bentukan Megawati.

Kemudian tim ini ditugaskan membantu pak Jokowi mempersiapkan diri menghadapi Pilpres 2014, untuk ngopi santai di suatu tempat di Episentrum Kuningan.

Dalam acara santai itu, bung Muradi bertanya pada kami berdua; “Abang-abang ini kalau pak Jokowi jadi Presiden, mau dijadikan apa?”.

Mendengar itu, kami kaget dan tak menduga. Sejenak kemudian kami berdua menjawab: “Kami BaraJP akan bubar setelah pak Jokowi terpilih menjadi Presiden. Sihol mau mengurus media online Baranews dan saya mau mendirikan Lembaga Khusus untuk mengurus air di NTT,” jawab saya, kala itu.

Keinginan mengusung pak Jokowi menjadi Presiden jelas bukan tentang periuk nasi, tapi tentang membangun negeri.

Setelah pak Jokowi terpilih menjadi Presiden, di bulan Agustus 2014 dalam Kongres Nasional I BaraJP, pak Jokowi meminta BaraJP tidak bubar, dan berharap BaraJP bersama sekian banyak elemen relawan lain bisa menjadi mata dan telinga beliau di tengah masyarakat.

Dan dalam suatu pertemuan lain, beliau berjanji akan memberi perhatian lebih pada Kawasan Timur Indonesia, termasuk NTT.

Entah sudah seberapa jauh pak Jokowi membantu pembangunan di NTT dan Kawasan Timur Indonesia lainnya, tapi sampai saat ini kami BaraJP sangat bersyukur dan mendukung pemimpin seperti beliau.

Dan yang paling membanggakan bagi kami, bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 beliau datang untuk menutup Rapat Koordinasi Nasional BaraJP di Pulau Rote, pulau yang secara simbolik menjadi bagian terselatan di Indonesia dan bahkan di Asia.

Rute yang sejak Kemerdekaan RI tak pernah didatangi oleh Presiden Indonesia, akhirnya setelah menunggu 73 tahun Presiden RI menjejakkan kakinya di pulau itu.

Presiden Jokowi memberi kepastian bahwa pembangunan Republik ini berorientasi pada “Indonesia Sentris” yang menjamin pembangunan dan merata dan berkesinambungan di seluruh pelosok Nusantara, dan Kawasan Timur Indonesia terbangun dengan masif tanpa beliau lupa membangun Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Tengah Indonesia. Semua wilayah NKRI adalah anak kandung Ibu Pertiwi.

Untuk itu, kami BaraJP berpendapat bahwa Indonesia masih membutuhkan beliau lebih lama menjadi presiden agar Kawasan Timur Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya.

Ini merupakan tanggung jawab kami sebagai anak bangsa terlebih bagi yang lahir dan berdarah Indonesia Timur, bentuk tanggung jawab kami sebagai generasi penerus pada para tetua dan nenek moyang kami yang memilih menjadi bagian dari NKRI — bahwa seluruh bagian NKRI ikut menikmati hasil pembangunan negeri.

BaraJP berpendapat pak Jokowi pantas diberi kesempatan menjalani Periode Presiden ketiga melalui Pemilu 2024. Kita Negara demokrasi, tentu bebas memberi pendapat. Toh harapan itu hanya dapat terwujud jika para Wakil Rakyat di MPR berhendak untuk mengamandemen UUD’45.

Mengamandemen UUD’45 jelas bukan ranah kami, dan jika kami dianggap hanya bagian kecil dari masyarakat, maka BaraJP akan tetap menyuarakan tekad dan sikap Jokowi 3 Periode yang akan kami lakukan dengan cara-cara bermartabat, yang jauh dari cara anarkis dan ini jelas bukan tentang periuk nasi.

Jikapun pak Jokowi menolak, minimal kami sudah menyuarakan aspirasi kami, keluarga kami, teman-teman kami, lingkungan kami dan kelompok kami — yang berkehendak Jokowi 3 Periode. 

*Penulis adalah: Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Barisan Relawan Jalan Perubahan – BARA JP

Sumber: Eljabar

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News