BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah akan menghapus minyak goreng curah dari pasaran dan menggantinya dengan minyak goreng kemasan sederhana. Harganya disebut akan diatur oleh mekanisme pasar.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut harga minyak goreng kemasan sederhana nantinya akan dipertahankan di Rp 14.000 per liter.
"Harga tetap ya di Rp 14.000-an, ada naik (atau) turun-turun dikit lah," katanya kepada wartawan di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Rabu (15/6/2022).
Kendati begitu, ia juga menyebut akan melepas harga ke mekanisme pasar. Ia mengakatakan dengan stok minyak goreng yang cukup akan mampu mempertahankan harga.
"Market mechanism, kalau suplainya cukup ya jalan," katanya.
Perlu diketahui, wacana penghapusan minyak goreng curah ini telah mencuat sejak beberapa tahun lalu. Kini, rencana ini kembali diperkuat Menko Luhut.
Ia mengungkapkan penghapusan ini akan berlaku secara bertahap. Namun, ia tak menyebut kapan target dimulainya tahapan tersebut.
"Kita mau curah (dihapus) ini kita bikin bertahap ya ke kemasan sederhana. Itu kan bagus, jadi bermartabat bangsa itu lebih lagi," katanya.
"Di jakarta ini lebih gak mau lagi pakai curah kan," tambahnya.
Rencana Pemerintah
Pemerintah secara bertahap akan menghilangkan keberadaan minyak goreng curah dan menggantinya dengan minyak goreng kemasan.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan alasan pemerintah menghilangkan minyak goreng curah karena produk ini dinilai kurang higienis.
"Minyak goreng curah itu kurang higienis dan itu yang sedang kita kerjakan ke sana dan banyak pengusaha akan melakukan ke sana dengan harga tetap," jelas Menko Luhut, seperti dikutip Senin, (13/6/2022).
Penggantian minyak goreng curah jadi minyak goreng kemasan dilakukan bertahap. Meski berubah menjadi kemasan, harga minyak goreng ini ditetapkan sesuai keinginan pemerintah sebesar Rp 14.000 per liter.
"Jadi kita juga minta nanti secara bertahap tidak ada lagi curah jadi sekarang kemasan sederhana," jelas Luhut.
Menggodok Aturan
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi, mengaku jika pemerintah masih menggodok mekanisme perubahan ini.
"Rencananya begitu. Masih akan kita godok mekanismenya," kata Jodi kepada Liputan6.com.
Terkait program percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO) dan pengendalian minyak goreng, pemerintah menegaskan tidak akan membuat para petani, pelaku usaha, serta tentunya masyarakat luas dirugikan.
Oleh sebab itu terkait kebijakan ini, dilakukan penyeimbangan target dari hulu hingga hilir.
"Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, dalam pengambilan kebijakan pengendalian minyak goreng, Pemerintah harus dapat menyeimbangkan berbagai target dari hulu hingga hilir. Kami berkomitmen untuk terus menjaga agar keseimbangan ini memberikan manfaat utamanya bagi masyarakat banyak dan juga para pelaku usaha yang ada, dan terutama Presiden menegaskan berkali-kali bahwa beliau tidak ingin para petani dirugikan," kata Menko Luhut.
Sumber: Liputan6
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »