PILIHAN REDAKSI

Keberaniannya Melebihi Ibu Tien Suharto, Iriana Jokowi Ibu Negara Pertama yang Berkunjung ke Negara Perang

BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat militer dan intelijen Ridlwan Habib menganalisis keikutsertaan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Joko...

Advertorial

Profesor Romli Heran, Kelompok Anti-KPK Makin Menjadi-jadi Padahal 90 Persen Penyidik Masih Sama

          Profesor Romli Heran, Kelompok Anti-KPK Makin Menjadi-jadi Padahal 90 Persen Penyidik Masih Sama
Profesor Romli Heran, Kelompok Anti-KPK Makin Menjadi-jadi Padahal 90 Persen Penyidik Masih Sama
BENTENGSUMBAR.COM - Sejak pemerintah melakukan revisi terhadap UU KPK tahun 2019 lalu, kelompok anti-KPK semakin menjadi-jadi. 

Mereka selalu mencari celah untuk mengusik kepemimpinan Firli Bahuri cs.

Padahal pola kerja KPK di era Firli tidak beda jauh dari KPK era Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW).

Sebab lebih sebanyak 90 persen penyidik KPK tidak keluar dari komisi antirasuah tersebut.

Begitu kata Gurubesar Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Profesor Romli Atmasasmita menanggapi isu pembubaran KPK yang didengungkan oleh mantan pegawai KPK.

“Di tengah-tengah kerja keras KPK dan Polri plus pengadilan tipikor, stigmatisasi bahwa KPK Firli buruk terus digaungkan oleh eks pegawai KPK hanya karena sakit hati tidak lolos TWK (tes wawasan kebangsaan),” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/6).

Menurutnya, koreksi internal KPK lebih sehat dan adil daripada usulan pembubaran KPK. 

Ide tentang koreksi internal ini bahkan pernah didengungkan oleh Profesor Atmasasmita di era Abraham Samad dan BW.

“Sebab telah melanggar hak asasi 36 orang-orang yang ditetapkan tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup. Termasuk langkah KPK "menekan" hakim-hakim tipikor dengan tujuan memenangkan perkara dan di masa itulah praktik stigmatisasi terjadi dengan dukungan LSM, yang sebagian dananya diperoleh dari KPK,” ujarnya.

Singkatnya, Profesor Romli tidak setuju dengan mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang yang mengusulkan KPK dibubarkan. 

Usulan Rasamala didasarkan pada hasil survei Indikator Politik Indonesia tentang kepercayaan publik pada KPK.

“Kesimpulan hasil survei yang dijadikan rujukan untuk membubarkan KPK bias arah dan penuh kebencian belaka,” tutupnya.

Sumber: RMOL.ID
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »