Advertorial

Daerah

8 Alasan KPK Harus Periksa Anies Baswedan Soal Kasus Formula E

          8 Alasan KPK Harus Periksa Anies Baswedan Soal Kasus Formula E
8 Alasan KPK Harus Periksa Anies Baswedan Soal Kasus Formula E
BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat kebijakan publik Sugiyanto mendesak KPK tetap melanjutkan penyelidikan kasus Formula E, meski perhelatan tersebut telah selesai.

Seperti diketahui, KPK telah meminta keterangan dan klarifikasi dari sejumlah pihak, dia ntaranya PT. JakPro, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta, Achmad Firdaus.

Selain itu, KPK juga telah memangil mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan mantan Sesmenpora Gatot S Dewa Broto.

Sayangnya, kata Sugiyanto, sejauh ini KPK belum memberi sinyal memangil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Masa tugas Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022. Sebaiknya KPK perlu segera meminta keterangan dan klarifikasi dari Anies sebelum masa akhir jabatannya," kata Sugiyanto, dilansir dari GenPI.co pada Rabu (3/8).

Menurut dia, ada delapan alasan sehingga KPK perlu segera meminta keterangan dan klarifikasi dari Anies.

Pertama, pemangilan terhadap Gubernur Anies penting agar tidak menimbulkan kesan diskriminasi.

Kedua, Gubernur Anies adalah orang yang banyak mengetahui tentang rencana dan pelaksanaan peyelenggaraan Formula E.

Ketiga, Gubernur Anies melalui Dispora DKI merupakan pihak yang mengusulkan anggaran Rp. 560 miliar untuk pembiayaan commitment fee dalam APBD DKI Jakarta Tahun anggraan 2019 dan 2020.

Alasan keempat yaitu, Anies pernah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Formula E Tahun 2020.

Kelima, instruksinya Gubernur Anies memerintahkan Kadispora Achmad Firdaus untuk membayar pembiayaan commitment fee Formula E.

Keenam, Gubernur Anies juga pernah memberi surat kuasa kepada Kadispora, Achmad Firdaus tentang peminjaman uang pembayaran commitmet fee Formula E.

Surat kuasa tersebut dianggap meyalahi aturan lantaran proses peminjaman dan pencairannya tampa didasari payung hukum.

Perda APBD Perubahan No 5 Tahun 2019 sebagai payung hukum baru sah menjadi Perda APBD Perubahan pada tanggal 24 September 2019.

Alasan ketujuh yaitu, tentang penjelasan Wakil Ketua KPK Alexandra Marwata.

Diyakini KPK telah mengetahui tentang adanya aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tidak membolehkan APBD DKI Jakarta digunakan untuk kegiatan yang bertujuan bisnis.

Alasan kedelapan yakni, KPK telah mengetahui biaya commitment fee senilai Rp. 560 miliar itu digunakan untuk tiga kali kegiatan Formula E sampai tahun 2024.

"Dengan alasan itu, seharusnya KPK juga telah memangil Gubernur Anies untuk dimintai keterangan dan klarifikasi," kata pria yang biasa disapa SGY ini.

Menurut SGY, Bila KPK tidak meminta keterangan dari Gubernur Anies Baswedan maka ini bisa menjadi sesuatu hal yang aneh bin ajaib.

Sebab, KPK telah dua kali memangil Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

"Yang pasti KPK belum menghentikan kasus Formula E. Bila nantinya terbukti terjadi pelanggaran dan kerugian keuangan negara, maka pasti akan segera ditetapkan tersangkanya," pungkasnya. (*)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »