“Semangat menguatkan entitas lokal, juga selaras dalam semangat otonomi daerah. Hal ini menjadi kesempatan bagi penyiaran di daerah melawan dominasi informasi yang Jakarta Centris,” kata Audy Joinaldy merujuk undang-undang tentang sistem stasiun berjaringan (SSJ).
Audy berharap, penyiaran daerah pada era digital harus mampu mengangkat isu lokal yang memiliki dampak global dan membawa isu global dengan dampak lokal.
Lebih jauh, Audy mengungkap, pemerintah daerah Sumatera Barat sangat memberi dukungan terhadap pengembangan bisnis penyiaran di daerah, baik lewat regulasi atau pun kebijakan afirmatif.
“Salah satunya dengan mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Penyiaran di Sumatera Barat. Semoga saja Perda ini menumbuhkan industri penyiaran yang memiliki dampak secara ekonomis dan budaya, bagi masyarakat Sumatera Barat,” tuturnya.
Dalam sambutannya, Ketua KPID Sumbar, Dasrul menyebut jajarannya tidak terlepas dari KPI Pusat. Ia mengaku sejak dilantik tiga bulan lalu telah intens berkomunikasi untuk mendapatkan gambaran dan acuan bagaiamana lembaga negara bekerja.
“Tupoksi KPID mengawasi lembaga penyiaran swasta untuk tetap memuat konten berbasis kearifan lokal minimal 10 persen terus kami uapayakan. Bagi KPID Sumbar, ini tantangan luar biasa. Karena itu, KPID Sumbar tidak bisa sendiri, terlebih masyarakat pendengar merupakan raja yang dilayani dalam bentuk siaran. Maka, warga Bisa memberi masukan dan tanggapan atas siaran yang diterima,” kata Dasrul mengapresiasi Pemprov Sumbar yang telah mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang disusun KPID.
Turut hadir pada kesempatan itu akademisi Universitas Andalas, Emeraldy Chatra selaku narasumber dan Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Mimah Susanti. Hadir pula Komisioner KPI Pusat lainnya yaitu Yuliandre Darwis, Nuning Rodiyah, serta Hardly Stefano Pariela.(ryp)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »