Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai tudingan Presiden RI ke-6 itu blunder. Menurutnya, pernyataan tersebut membahayakan Demokrat jika tidak bisa membuktikan asumsi.
"Sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa," ucap Adi Prayitno kepada wartawan, Minggu (25/9).
Ia mengungkap bahwa kecurangan itu pernah terjadi pada masa pemerintahan SBY tahun 2009 silam.
Hal itu terbukti, kata Adi, dengan adanya permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap atau DPT.
Menurut Adi, ada sekitar 45 juta masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat itu.
Bukti itu diklaim diperkuat dengan adanya pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani oleh partai-partai oposisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga aktivis demokrasi.
"Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara," katanya.
Adi Prayitno juga menyinggung pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut 70-80 persen pembangunan di era Presiden Jokowi merupakan kinerja ayahnya, SBY.
Ia menilai pernyataan itu salah kaprah, sebab sejumlah proyek di era Presiden SBY banyak yang mangkrak.
"Semua orang juga tahu bahwa bandara di zaman Jokowi jauh lebih banyak ketimbang SBY, terus pembangunan jalur kereta api, bendungan dan lainnya itu adalah variabel yang sebenarnya tidak butuh ahli untuk menjelaskan itu semua," kata dia.
Sumber: Populis
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »