Advertorial

Daerah

Prabowo Presiden, Andre Rosiade Gubernur: Solusi Untuk Pembangunan Sumatera Barat

          Prabowo Presiden, Andre Rosiade Gubernur: Solusi Untuk Pembangunan Sumatera Barat
Prabowo Presiden, Andre Rosiade Gubernur: Solusi Untuk Pembangunan Sumatera Barat
PEMBANGUNAN infrastruktur publik di Sumatra Barat sudah jauh tertinggal dari provinsi tetangga di pulau Sumatra ini.

Kita membenci pemimpin yang melakukan pencitraan seperti apa yang di lakukan oleh Jokowi, namun kita menutup mata, dengan pemimpin daerah ini melakukan pencitraan yang tidak ada kolerasinya, untuk kemajuan Sumatra barat.

Untuk mengejar ketertingalan  pembagunan di Sumatra Barat, tidak ada jalan lain, pemimpin Sumatra Barat harus sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk sebuah perubahan.

Dan piawai dalam melobi APBN, kerena pembagunanan Sumatera Barat tidak akan berjalan kalau pemimpin hanya mengandalkan APBD perimbangan saja.

Perlu sosok pemimpin yang bisa melobi di pemerintahan pusat agar ABPN bisa di dapatkan, selain dana perimbangan yang di alokasi khusus oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.

Andre Rosiade lah solusinya figur yang energik, gigih dan memiliki integritas dan kapasitas yang telah terbiasa wira-wiri di kementerian selama menjabat sebagai anggota DPR RI untuk menyakinkan pemerintah pusat Demi Sumatra Barat.

Akan lebih mudah Andre Rosiade membawa kue dari pemerintah pusat kalau Bapak Prabowo Presiden, kerena antara AR dan PS telah terjalin hubungan emosional baik secara partai maupun secara pribadi.

Kita sama sama tahu, AR adalah juru bicara Prabowo-Sandi di pilpres 2019, secara politik AR ketua DPD Gerindra, provinsi Sumatera Barat, sedangkan PS Ketua umum partai Gerindra.

Masyarakat Sumatera Barat, selama ini mencintai sosok Prabowo Subianto. Kecintaan itu terbukti di pilpres 2019, PS memenangkan pilpres di Sumatera Barat dengan kemenangan mutlak.

Sebagian masyarakat Sumatera Barat sangat kecawa dengan PS kerena mendukung pemerintahan yang mana rival beliau di pemilu 2019, sebagian masyarakat yang tidak memahami politik menuduh PS penghianat suara rakyat.

Kalau kita berpandangan objektif dalam pesta demokrasi, sah-sah saja PS bergabung dengan pemerintah.

Penulis yakin, bergabungnya PS dengan pemerintahan Jokowi, didasari oleh situasi politik setelah pilpres, yang memanas dan mengarah ke perpecahan sesama anak bangsa.

Sebagai mantan seorang prajurit PS tidak ingin negara kesatuan republik Indonesia terbelah oleh perebutan kekuasaan.

*Penulis: Zulkifli, aktivis kebencanaan di Kota Padang.
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »