Advertorial

Daerah

Ketua KPU RI Minta Penyelenggara Pemilu Tidak Mudah Baper, Hasyim Asy'ari: Kita Diawasi Banyak Pihak

          Ketua KPU RI Minta Penyelenggara Pemilu Tidak Mudah Baper, Hasyim Asy'ari: Kita Diawasi Banyak Pihak
Ketua KPU RI Minta Penyelenggara Pemilu Tidak Mudah Baper, Hasyim Asy'ari: Kita Diawasi Banyak Pihak
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua KPU RI, Hasyim Asyari meminta semua penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan, untuk tidak mudah baper (bawa perasaan-red) selama melaksanakan program dan tahapan Pemilu 2024. 

"Dalam menyelenggarakan pemilihan ini, KPU memiliki kewenangan sangat besar. Karenanya, banyak lembaga yang mengawasi seperti Bawaslu, DKPP dan pemantau pemilu. Dalam sistem peradilan juga bisa dikadukan dalam kerangka pengawasan melalui MK RI, PTUN dan Mahkamah Agung," ungkap Hasyim di Padang, Senin. 

Hal itu dikatakan Hasyim pada rapat konsolidasi pimpinan daerah KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat di Padang. 

Hadir sebagai peserta, seluruh komisoner provinsi dan 19 kabupaten/kota serta sekretaris di Sumatera Barat. 

Dikatakan Hasyim, kewenangan KPU itu mulai dari penetapan partai peserta Pemilu, menetapkan daerah pemilihan hingga menetapkan perolehan suara dan calon terpilih. 

"Wajar, kita diawasi banyak pihak. Makanya, jangan mudah baperan. Kerja saja secara profesional," ungkap Hasyim. 

Di kesempatan itu, Hasyim mengingatkan seluruh jajaran penyelenggara tentang pentingnya patuh terhadap UU Perlindungan Data Pribadi. 

"Tak bisa lagi, data kepemiluan ini di-share pada para pihak terkait, sebagaimana mudahnya kita lakukan selama ini," ungkapnya. 

"Misalnya, kalau ada yang mau data DP4, KPU tak berwenang memberikannya. Karena, DP4 itu miliknya Kemendagri, maka KPU wajib menjaganya. Sehingga, tak bisa diberikan begitu saja," ungkap dia.

"Kalau mau lihat datanya, boleh saja dikasih tahu. Tapi, kalau untuk dimiliki, maka harus diminta ke pemiliknya yakni pemerintah dalam hal ini Kemendagri," terang Hasyim.

Dikesempatan itu, Hasyim mengingatkan sejawatnya di Sumatera Barat, bahwa KPU RI itu adalah penanggung jawab pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu. 

Maka, wajib hukumnya komisioner di pusat mengetahui seluruh tahapan yang sedang berjalan. Untuk bisa mengetahui semua hal, tentunya harus ada laporan secara berjenjang. 

"Ini lah pentingnya konsolidasi ini digelar. Jangan sampai, kami di pusat tahunya dari wartawan, parpol dan pihak lainnya di luar penyelenggara," tegasnya. (Incim/BY)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »