Kedatangan mereka untuk melengkapi berkas adanya dugaan curi start kampanye Pemilu 2024 dan pemanfaatan rumah ibadah saat melakukan safari politik di Aceh untuk berkampanye.
“Alhamdulillah bukti berkas 3 rangkap sudah lengkap dan sudah kita serahkan hari ini,” tegas Koordinator APCD, Husni Jabal.
Menurut Husni, laporan yang dilayangkan pihaknya ke Bawaslu sebagai bentuk sikap untuk menjaga jalannya Pemilu yang sehat dan aman
“Laporan ini sebagai bentuk hak warga negara yang dilindungi UU untuk berkontribusi dalam menjaga marwah jalannya Pemilu yang sehat aman dan damai,” sebutnya lagi.
Tak hanya itu, kata dia, pihaknya juga sudah mengisi formulir B1. Formulir B1 tujuannya agar dugaan colong start kampanye dan melanggar Undang-undang itu segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
Sebab, Bawaslu sebagai institusi penyelidik dan penindak pelanggaran dalam Pemilu 2024 harus berani menegakkan hukum yang berlaku.
“Bawaslu harus bertindak dengan mengusutnya. Cari formula atau metode agar masalah ini tidak terulang,” ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, kegiatan safari politik Anies yang difasilitasi Partai Nasdem ke berbagai daerah sudah menjurus pada aktivitas kampanye di luar jadwal dan tahapan yang telah ditentukan KPU RI.
Bahkan sikap Anies itu dinilai akan berdampak buruk dan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.
“Apa yang dilakukan Anies dan Partai NasDem bisa menimbulkan kecemburuan dari kandidat Capres, Caleg dan partai lainnya,” ujarnya.
Karenanya, Husni mendesak Bawaslu agar bersikap tegas untuk memberikan tindakan terhadap Bacapres Anies Baswedan.
“Kami meminta kepada Bawaslu RI tegas memberikan tindakan kepada Bacapres Anies Baswedan dan Parpol pengusungnya untuk tidak melakukan curi start kampanye,” tandasnya.
Sumber: Pojoksatu
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »