SUMBAR

Gubernur Mahyeldi Dorong 6 % Dana KUR Dialokasikan untuk Masyarakat Nagari Tertinggal

          Gubernur Mahyeldi Dorong 6 % Dana KUR Dialokasikan untuk Masyarakat Nagari Tertinggal
Gubernur Mahyeldi Dorong 6 % Dana KUR Dialokasikan untuk Masyarakat Nagari Tertinggal
"Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tetapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan."

Imam Ali Kwh

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong perbankan untuk meningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat pelosok, sebagai upaya bersama dalam mengentaskan nagari tertinggal di Sumatera Barat.

Berdasarkan data Indek Desa Membangun (IDM) tahun 2022, saat ini ada sebanyak 28 desa dan nagari tertinggal di Sumbar yang menjadi sasaran bersama untuk diangkat statusnya dari posisi tertinggal menjadi maju, salah satu solusinya adalah melalui peran aktif perbankan untuk permodalan usaha.

"Kita mendorong peran aktif dari bank pemerintah dan swasta melalui fasilitas dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit lainnya, untuk diperbantukan khusus kepada masyarakat di nagari tertinggal," kata Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi saat memimpin rapat singkronisasi alokasi CSR Perbankan se Sumbar di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Kamis (19/1/2023). 

Menurut Mahyeldi dengan keterlibatan perbankan di nagari tertinggal, diyakini akan memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat, menekan dominasi praktik rentenir serta dapat mempercepat pengentasan nagari/desa dari status tertinggal menjadi maju, inilah yang menjadi harapan dari salah satu program unggulan Pemprov. Sumbar tahun 2021-2026.

"Saya kira perbankan pasti sudah punya konsep dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat, namun tidak ada salahnya jika 6 % dari total dana kredit tersebut dialokasikan khusus untuk nagari tertinggal," ujarnya.

Disamping itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Yusri menyampaikan terkait akses terhadap perbankan, saat ini sudah banyak tersedia layanan mobile di berbagai desa dan nagari di Sumatera Barat.

Namun untuk akses pembiayaan memang harus dilakukan di kantor induk, karena harus melalui berbagai tahapan-tahapan administrasi.

Hal ini perlu tersosialisasi secara jelas, termasuk dengan program pembiayaan apa saja yang tersedia, agar masyarakat dapat merencanakan sebelum berkunjung.

"Saat ini kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima, salah satu contohnya melalui layanan perbankan mobile, untuk pembiayaan bisa kita akses melalui kantor induk terdekat," tutupnya. (Pemprov. Sumatera Barat)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BentengSumbar.com di Google News
Silahkan ikuti konten BentengSumbar.com di Instagram @bentengsumbar_official, Tiktok dan Helo Babe. Anda juga dapat mengikuti update terbaru berita BentengSumbar.com melalui twitter: