Diketahui, pembentukan koalisi itu kini tengah diinisiasi oleh Nasdem, PKS dan Demokrat.
"Jadi, saya tegaskan bahwa koalisi ini bisa tidak terjadi, kalau kemudian ada partai yang merasa dirinya lebih penting dari partai lain. Harus setara," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).
Mantan Ketua Fraksi Nasdem di DPR itu mengungkapkan bahwa partai yang ingin membangun koalisi harus mengedepankan prinsip kesetaraan.
Dalam hal ini, masing-masing partai tidak boleh saling memaksakan kehendak serta terkesan mengunci dukungan.
Seperti diketahui, Koalisi ini sebelumnya sepakat untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Namun hingga kini belum ada nama cawapres yang dipastikan mendampingi Anies.
Demokrat sendiri ingin mengusung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendamping Anies.
Sementara PKS, ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai pendampingnya.
Adapun Nasdem berharap agar pendamping Anies bukan dari kalangan parpol.
Sejurus dengan itu, nama mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa digadang-gadang mendampingi Anies
"Jadi, tidak boleh ada saling mengunci. Jadi kita mau membangun koalisi bersama sama," ujarnya.
"Tapi bisa juga koalisi ini tidak terjadi, kalau kemudian ada yang memaksakan keinginannya," tambah dia.
Kendati demikian, Ali mengutarakan bahwa sejauh ini penyusunan Koalisi Perubahan sudah sampai tahap finalisasi.
Artinya, kata dia, kemungkinan terjadinya koalisi ini sudah di atas 90 persen.
Akan tetapi, Ali belum bisa memastikan kapan koalisi ini dideklarasikan.
"Tapi, menunggu waktu yang pas kemudian juga memfinalisasi-kan beberapa poin yang sedang dilaksanakan," pungkasnya.
Sumber: Kompas.com
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »