Argi Putra Finalo Tegaskan Sikap NasDem, APBD Padang 2027 Harus Berpihak kepada Rakyat

Argi Putra Finalo Tegaskan Sikap NasDem, APBD Padang 2027 Harus Berpihak kepada Rakyat
Ketua Fraksi sekaligus Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Argi Putra Finalo, S.H., M.Kn., dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Padang 2027, Jumat (20/11/2026). (Fotdok: Suzi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Padang menegaskan komitmennya untuk mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 agar benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sikap tersebut disampaikan Ketua Fraksi sekaligus Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Argi Putra Finalo, S.H., M.Kn., dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Padang 2027, Jumat (20/11/2026).

Argi Putra Finalo tampil membawa suara Fraksi NasDem dengan menyampaikan pandangan yang kritis, konstruktif, dan visioner. Baginya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran ataupun rutinitas administratif pemerintahan, tetapi instrumen penting yang menentukan arah pembangunan dan seberapa besar manfaat kebijakan pemerintah dapat dirasakan masyarakat.

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Padang tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Osman Ayub dan Jupri bersama anggota dewan lainnya. Dari pihak Pemerintah Kota Padang hadir Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, unsur Forkopimda, Sekda Raju M Chaniago, para asisten, kepala OPD, serta jajaran terkait.

Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Argi terlebih dahulu menyampaikan apresiasi Fraksi NasDem terhadap kerja keras Wali Kota Padang beserta jajaran pemerintah daerah dan seluruh pimpinan serta anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan APBD 2027. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap keputusan anggaran harus berlandaskan prinsip kehati-hatian, terukur, realistis, transparan, dan bertanggung jawab.

Salah satu perhatian utama NasDem adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Argi menegaskan, optimalisasi pajak dan retribusi memang diperlukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kota Padang. Akan tetapi, upaya meningkatkan pendapatan daerah jangan sampai justru menjadi beban baru bagi pedagang kecil, pelaku UMKM, dunia usaha, maupun masyarakat luas.

Menurutnya, peningkatan PAD harus dibarengi dengan perbaikan pelayanan perpajakan dan retribusi, pembenahan sistem pendataan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan juga perlu diperkuat agar setiap potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara maksimal.

Tidak hanya soal pendapatan, Fraksi NasDem turut memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset milik daerah. Argi berpandangan, aset pemerintah harus dikelola secara profesional, produktif, dan transparan sehingga tidak sekadar menjadi barang inventaris, tetapi mampu memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah.

Menghadapi dinamika penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat maupun antardaerah, NasDem mengingatkan pentingnya menentukan skala prioritas pembangunan. Argi menilai, keterbatasan fiskal harus dijawab melalui koordinasi lintas pemerintahan, inovasi pelayanan, dan kebijakan anggaran yang tepat sasaran tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.

Argi Putra Finalo Tegaskan Sikap NasDem, APBD Padang 2027 Harus Berpihak kepada Rakyat
Ketua Fraksi sekaligus Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Argi Putra Finalo, S.H., M.Kn.,  dan Ketua Komisi IV Buya Iskandar. (Foto: By). 

Pada sisi belanja daerah, Fraksi NasDem menyoroti penyesuaian belanja operasi, termasuk belanja pegawai serta barang dan jasa. Argi menekankan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus sejalan dengan peningkatan kinerja aparatur. Disiplin, profesionalitas, integritas, dan budaya kerja berorientasi hasil harus menjadi ukuran agar belanja pemerintah menghasilkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Perhatian serius juga diberikan terhadap belanja modal, khususnya penyesuaian anggaran sektor jalan, jaringan, dan irigasi. Bagi NasDem, pembangunan infrastruktur dasar tidak boleh kehilangan prioritas. Penanganan jalan lingkungan, drainase, pengendalian banjir, irigasi, hingga infrastruktur ekonomi di kawasan perkotaan dan pesisir harus tetap diperhatikan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Argi juga menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak boleh hanya dinilai dari besarnya serapan anggaran. Lebih penting dari itu adalah dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, sektor pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas, mulai dari pemerataan akses, ketersediaan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga mutu pelayanan kesehatan.

Dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat, Fraksi NasDem mendorong perhatian lebih besar terhadap UMKM, pedagang kecil, pelaku usaha kreatif, sektor perdagangan, pertanian, perikanan, serta ekonomi pesisir. Pembinaan usaha, akses permodalan sesuai ketentuan, peningkatan keterampilan, dan perluasan pemasaran dinilai menjadi langkah strategis untuk menggerakkan perekonomian lokal.

NasDem juga mengingatkan agar penyesuaian belanja hibah dan bantuan sosial tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan. Masyarakat berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta penerima perlindungan sosial harus tetap memperoleh perhatian secara proporsional. Argi menekankan pentingnya penyaluran bantuan berdasarkan data yang akurat, kriteria yang jelas, dan prinsip keadilan.

Lebih jauh, Fraksi NasDem meminta seluruh program pembangunan dilaksanakan tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa menjadi hal penting untuk mencegah keterlambatan pekerjaan yang dapat merugikan masyarakat. Fungsi pengawasan DPRD juga harus berjalan sebagai bagian dari kemitraan konstruktif demi menjaga pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum.

Salah satu poin penting yang mendapat apresiasi khusus dari Fraksi NasDem adalah rencana pembiayaan pembangunan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Apresiasi tersebut disampaikan terhadap surat Wali Kota Padang Nomor 500.6.6.2/187/BAPPEDA-PDG-2026 tertanggal 14 November 2026. Skema ini dinilai membuka ruang inovasi pembiayaan pembangunan dengan melibatkan dunia usaha.

Argi menyebut rencana KPBU tersebut sejalan dengan semangat restorasi Partai NasDem dalam mendorong pembaruan dan terobosan pembangunan. Adapun proyek yang direncanakan melalui skema tersebut meliputi penataan Kawasan Kota Tua, penataan Kawasan Bandar Jati, serta pembangunan Taman Sepak Bola sebagaimana diarahkan dalam RPJMD Kota Padang 2025–2029.

Meski memberikan dukungan penuh, Fraksi NasDem mengingatkan sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian. Di antaranya kesiapan Simpul dan Tim KPBU yang kompeten, transparansi proses, pemilihan mitra usaha secara terbuka, sosialisasi kepada masyarakat terdampak, serta pembahasan konsekuensi pembiayaan terhadap APBD bersama DPRD. Dengan demikian, inovasi pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan akuntabilitas keuangan daerah.

Pada akhirnya, melalui penyampaian pendapat akhir yang dibacakan Argi Putra Finalo, Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Padang menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa NasDem siap mengawal pelaksanaan anggaran agar pembangunan tidak hanya tercatat dalam dokumen, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat. Bagi NasDem, APBD harus menjadi instrumen perubahan yang menghadirkan kesejahteraan, memperkuat daya saing, dan membawa Kota Padang menuju masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan. (Adv)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »