"Itu akan dibuka juga problem sejarah hitam KPK waktu itu soal sprindik bocor dari sebuah simpul kekuasaan," ujar Pasek yang membawa partainya ikut pembekalan integritas di Gedung KPK Kavling C1, Jakarta Selatan, Kamis (28/2).
Menurutnya, saat itu KPK sudah tidak independen. Salah satu contohnya, putusan pidana korupsi yang menyebut Anas terbukti memberikan mobil Toyota Harrier dalam kasus Hambalang.
"Sementara dijadikan tersangka terkait mobil Harrier. Dikembangkan terus kemudian Hambalang, akhirnya Kalimantan Timur tidak terbukti juga di putusan pidana korupsi," tuturnya.
Bukan hanya itu, Pasek mengklaim saat penyidikan juga terdapat kejanggalan untuk proses hukum terhadap koleganya yang sesama eks kader Partai Demokrat itu.
"Itu sprindik pertama kali dipakai bahasa 'yang lain-lain'. Saya kira hari ini tidak pernah kita lihat sprindik seperti itu," kata dia.
Di satu sisi, pihaknya menilai KPK saat ini jauh lebih terukur dan penyidik tidak sekadar menargetkan orang lewat bukti yang cukup.
Oleh karenanya, PKN mendukung kegiatan KPK dalam memberantas dan mencegah perbuatan tindak pidana korupsi saat ini.
"Cara pendekatannya dan penangkapannya betul-betul perhitungan yang matang. Saya kira ini lebih kita beli support ya," ucapnya.
Pasek mengatakan KPK hari ini tidak bingar-bingar sebagai penegakan hukum.
Dia juga mendukung pendidikan korupsi agar pencegahan korupsi dilakukan dengan senyap.
"Kalau kemarin kan hingar-bingar diutamakan tetapi kualitatif justru sangat lemah. Sekarang orang dihukum dengan putusan seperti itu coba," ujar Pasek.
Sebelumnya, Gede Pasek beberapa waktu lalu mengatakan kemungkinan Anas akan bebas bersyarat pada April mendatang.
Anas menjadi penghuni hotel prodeo sebagai narapidana tipikor kasus proyek Hambalang.
Di tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider kurungan 3 bulan untuk Anas dalam kasus korupsi Hambalang, pada akhir Februari 2014. Hukuman ini lebih ringan tujuh tahun daripada tuntutan jaksa.
Kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman terpidana korupsi kasus Hambalang dan pencucian uang, Anas Urbaningrum, dari 8 tahun penjara menjadi 7 tujuh tahun.
Pembekalan integritas untuk PKN
Sementara itu, dalam pembekalan integritas untuk PKN, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan agar kader partai yang baru menjadi peserta pemilu itu bisa memahami permasalahan korupsi di Indonesia.
"Integritas partai politik. Mulai dari pengurus hingga para kader partai politik. Tadi itu yang arahnya ke sana. Kita memberikan pembekalan kepada para pengurus dan kader-kader partai," ujar Alex di Gedung KPK, Kamis
Alex menegaskan hal tersebut agar para anggota partai mengerti soal masalah korupsi yang masih dihadapi tanah air.
Sebab, menurutnya, para kader PKN bisa jadi terpilih sebagai anggota DPR, DPRD, Bupati, atau Walikota di masa yang akan datang.
Menurutnya, pembekalan wajib diberikan kepada semua parpol. Baik partai baru maupun partai yang sudah lama atau besar lantaran semuanya berpotensi korupsi.
"Partai besar otomatis kader yang terpilih dan menduduki anggota DPRD DPR banyak. Jika banyak, otomatis kadernya yang jadi wakil rakyat dan potensi bermasalah terhadap korupsi," tuturnya.
Dalam kesempatan sama, Pasek pun menyoroti kasus korupsi Hambalang.
Menurutnya, kasus tersebut menjadi contoh agar dirinya bisa memberi masukan kepada KPK dalam mengungkap kasus korupsi.
"Itu kan kita memberikan masukan juga karena yang sekarang sudah mulai pembenahan yang cukup bagus kita hanya memberikan gambaran," kata dia.
Dia mengaku pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi.
Menurutnya, saat itu kinerja KPK tidak dilaksanakan secara profesional.
"Jadi, kita melakukan verifikasi juga seringkali tidak pas, itu saya sampaikan sebagai sebuah masukan juga," ucapnya.
Sumber: CNN Indonesia
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »