Dituding Biang Kerok PPN 12%, PDIP Salahkan Jokowi, Pakar: Kan Baru Dipecat, 2021 Partai Apa?

Pengamat Politik Citra Institute Efriza menilai PDIP berusaha lempar tanggung jawab atas PPN 12%. Padahal Jokowi baru dipecat pada 2024, sementara UU HPP terjadi pada 2021. (Ilustrasi/Net).

BENTENGSUMBAR.COM - Elite politik saling lempar bola soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang akan dimulai tahun depan.

Kenaikan ini berawal dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan di DPR.

Gerindra menilai bahwa wacana kenaikan pajak 12% ini diinisiasi oleh PDIP.

Namun PDIP tampak vokal dan juga mengkritik kenaikan PPN 12% yang diumumkan pemerintah.

Sikap PDIP ini dinilai kontra dan membuat PDIP dinilai sengaja lempar batu sembunyi tangan.

Lantas bagaimana melihat saling serang elit atas kenaikan PPN 12% ini

Pengamat Politik Citra Institute Efriza menilai PDIP berusaha lempar tanggung jawab atas PPN 12%.

Efriza menyoroti bagaimana PDIP menyalahkan pemerintahan Jokowi.

Padahal Jokowi baru dipecat pada 2024, sementara UU HPP terjadi pada 2021.

Sehingga PDIP punya andil besar di sana. (*)

Sumber: Tribunnews.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News