Kasus di Pertamina Dibongkar, Wakil Ketua MPR Bicara Komitmen Prabowo Berantas Korupsi

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno merasa optimistis Presiden RI Prabowo Subianto akan mendukung upaya pemberantasan korupsi, termasuk saat kepala negara menyikapi kasus rasuah di Pertamina Patra Niaga.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno merasa optimistis Presiden RI Prabowo Subianto akan mendukung upaya pemberantasan korupsi, termasuk saat kepala negara menyikapi kasus rasuah di Pertamina Patra Niaga.

“Saya tidak hanya meyakini, tetapi memiliki optimisme besar akan komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya," kata Eddy melalui keterangan persnya, Minggu (2/3).

Legislator Fraksi PAN itu menyampaikan komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi bisa tercermin ketika kepala negara menyoroti putusan tingkat pengadilan negeri di kasus korupsi timah.

Menurutnya, Prabowo ketika itu menyampaikan keprihatinan terhadap putusan kasus korupsi timah di tingkat pengadilan negeri.

Belakangan, putusan di pengadilan tinggi terhadap terdakwa korupsi timah lebih berat dari vonis hakim tingkat negeri.

"Kami sepenuhnya mendukung tekad Presiden Prabowo memerangi korupsi, apalagi kasus Pertamina ini tidak hanya diduga merugikan keuangan negara tetapi juga masyarakat secara umum, jika terbukti bahwa selama ini masyarakat membeli BBM oplosan,” lanjut Eddy.

Oleh karena itu, Waketum PAN itu tidak merasa heran Prabowo rajin mengingatkan para pejabat publik menghindari praktik-praktik KKN seperti disampaikan saat retret kepala daerah.

"Selama 15 tahun, kami telah mendukung Pak Prabowo dan pemberantasan korupsi selalu menjadi prioritas dalam setiap program dan visi-misinya," ujar Eddy.

Dia mengatakan seluruh rakyat bisa optimistis terhadap kemajuan BUMN di Indonesia menyusul perhatian dan pengawasan ketat Prabowo terhadap praktik korupsi.

"Kami optimis segenap BUMN dan lembaga negara lainnya akan memperkuat sistem pengawasan internalnya untuk mencegah musibah serupa di masa mendatang," lanjutnya.

Selain itu, Eddy mengusulkan agar momentum ini dipergunakan untuk membenahi tata kelola produksi dan distribusi BBM, karena tidak sekadar menyangkut produk impor, tetapi barang subsidi pemerintah.

"Kasus ini juga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan memperkuat tata kelola produksi, pengolahan serta distribusi BBM, termasuk payung hukum yang mengatur hak masyarakat yang diperbolehkan membeli BBM bersubsidi,” tutup anggota Komisi XII DPR RI ini yang membidangi Investasi, Hilirisasi, Lingkungan Hidup, dan ESDM itu. (*)

Sumber: jpnn

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News