 |
| Pemko Padang terus mematangkan pelaksanaan Progul "Padang Amanah" dengan melalui rapat koordinasi bersama sejumlah OPD. (Fotodok: Diskominfo). |
Asisten III Administrasi Umum Setda Kota Padang, Corri Saidan, mengungkapkan bahwa Padang Amanah dijalankan melalui tiga aktivasi utama, yakni pemerintahan berintegritas dan bebas pungli, optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi, serta pembangunan masyarakat tingkat RW.
"Semua program ini ditetapkan untuk mendukung visi dan misi Pemko Padang. Seluruh OPD harus berinovasi agar dalam lima tahun ke depan terlihat perubahan nyata yang berdampak langsung ke masyarakat," kata Corri melalui zoom, Senin (21/4/2025)
Ia juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan konsep Smart City, terdapat enam dimensi dan 18 subdimensi yang harus dipenuhi.
"Implementasinya tersebar di seluruh OPD, dan Dinas Kominfo menjadi penggerak utama dalam memastikan integrasi dan pelaksanaannya,"sebutnya.
Tim Percepatan Pembangunan, Asrinaldi, menambahkan bahwa OPD memiliki kewenangan penting dalam mendukung jalannya Padang Amanah.
Menurutnya, birokrasi yang kuat dan inovatif akan melahirkan banyak kegiatan yang kreatif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
"Kita ingin Padang memposisikan diri sebagai ibukota provinsi yang kompetitif. Maka, perlu ekosistem digital yang kuat, tanpa pungli, dan sistem birokrasi yang sehat dan responsif," ujarnya yang merupakan Akademisi Universitas Andalas.
Asrinaldi juga menekankan pentingnya sistem informasi yang terdigitalisasi agar seluruh data pembangunan dapat diakses masyarakat, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.
"Kemudian terkait inovasi yang dilakukan, keluhan masyarakat terhadap fasilitas umum harus ada responnya. Di sisi lain, terkait Dubalang Kota bukan hanya tanggung jawab Satpol PP saja," terangnya.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Andalas, Ilham Azre, menyampaikan bahwa progul Padang Amanah harus dijalankan sesuai semangat antikorupsi.
"Mindset integritas harus menjadi kata kunci dalam setiap aktivitas pemerintahan," tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa keterbukaan informasi bukan hanya menjadi tugas Dinas Kominfo, melainkan juga tanggung jawab seluruh OPD pendukung.
Hal ini penting agar masyarakat dapat menerima informasi yang benar dan membangun partisipasi publik.
"SDM Kota Padang merupakan SDM yang unggul bagaimana kita berlari kencang dengan kota besar lain di Indonesia. Meskipun terjadi efisiensi anggran namun kita kerjakan program prioritas," tutupnya.
Kepala Dinas Kominfo Kota Padang, Boby Firman, menyatakan bahwa dalam memperkuat progul Padang Amanah, pihaknya memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi.
"Semua aplikasi yang diminta OPD, Diskominfo membantu dalam membuatnya, dan telah mengintegrasikan aplikasi dan internet, sehingga mampu menghemat sebesar Rp17 miliar lebih," sebutnya.
Boby juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD dalam mendukung keterbukaan informasi, terutama dalam menyukseskan Progul Padang Amanah.
Rapat koordinasi ini turut membahas sejumlah isu penting seperti penciptaan birokrasi dan organisasi yang sehat, peningkatan indeks literasi masyarakat, bebas pungli, hingga penanganan keluhan fasilitas umum secara responsif.
Sejumlah OPD hadir melalui daring antara lain Bappeda, BKPSDM, Dispusip, Inspektorat, Diskominfo, dan Bagian Organisasi. (Mizwa)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
