Kritik Penggugat Ijazah Jokowi, Pakar Pendidikan: untuk Apa Diributin?

Pakar pendidikan nasional, Ki Darmaningtyas, kembali angkat suara terkait polemik ijazah mantan Presiden Jokowi yang terus bergulir di ruang publik.

BENTENGSUMBAR.COM - Pakar pendidikan nasional, Ki Darmaningtyas, kembali angkat suara terkait polemik ijazah mantan Presiden Jokowi yang terus bergulir di ruang publik.

Dikatakan Darmaningtyas, fokus masyarakat seharusnya bukan lagi pada keaslian dokumen, melainkan pada lembaga penyelenggara pemilu.

“Yang di sana punya kompetensi memimpin, terbukti hanya dia yang menjalani karier dari wakil wali kota, gubernur, hingga presiden dua periode,” ujar Darmaningtyas di X (26/5/2025).

Darmaningtyas menggarisbawahi rekam jejak Jokowi dalam pemerintahan yang dianggap cukup berhasil.

Ia juga menegaskan bahwa meskipun nantinya terbukti ada masalah dengan ijazah tersebut, hal itu tidak serta-merta membatalkan seluruh keputusan yang sudah diambil Jokowi selama menjabat.

“Taruhlah ijazahnya terbukti palsu, kan tidak mungkin semua kebijakannya dibatalin?," tegasnya.

Darmaningtyas justru menyarankan agar perhatian publik diarahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak yang semestinya melakukan verifikasi menyeluruh sebelum menetapkan calon.

“Jadi untuk apa kita ributin. Yang harus diributin KPUnya yang tidak teliti," tandasnya.

Sebelumnya, Darmaningtyas, melontarkan kritik tajam terhadap polemik ijazah mantan Presiden Jokowi yang tak kunjung mereda di ruang publik.

Dikatakan Darmaningtyas, isu ini menunjukkan betapa bangsa Indonesia belum siap melangkah ke arah kemajuan yang substansial.

“Cina sudah bikin pesawat tempur super canggih, kita masih berkutat dengan ijazah palsu,” ujarnya di X @Darmaningtyas (25/5/2025).

Ia menilai perdebatan ini hanya menguras energi dan tak memberi kontribusi berarti bagi pembangunan bangsa.

Darmaningtyas juga menyayangkan peran media televisi yang justru memperbesar isu tersebut.

"Ironisnya, media TV juga gemar menyuarakannya," cetusnya.

Lebih lanjut, Darmaningtyas mempertanyakan manfaat dari kegaduhan ini, terutama jika misalnya tudingan itu benar.

"Padahal, jika terbukti ijazah palsu, apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat saat jadi walikota, gubernur, dan presiden bisa dibatalkan?" tandasnya. (*)

Sumber: Fajar.co.id

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News