 |
| Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas membantah pihaknya mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Kolase Foto). |
Menurut Anwar, beredar informasi yang menyatakan Muhammadiyah dan MUI mendukung agenda pemakzulan Gibran.
"Perlu saya jelaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis," kata Anwar, kepada Kompas.com, Rabu (7/5/2025).
Anwar mengatakan, wacana pemakzulan Gibran sudah jelas merupakan politik praktis.
Sementara, agenda tersebut bukan urusan Muhammadiyah dan MUI.
Menurut dia, Muhammadiyah dan MUI fokus mengawal pemerintah, terutama presiden dan wakil presiden, agar berbuat baik dan berupaya mensejahterakan serta membuat masyarakat merasa aman.
"Itu (pemakzulan) urusan partai politik dan para politisi yang ada di Senayan. Silakan saja mereka untuk berbuat yang terbaik menurut mereka bagi perjalanan bangsa ini ke depannya," ujar Anwar.
Wacana pemakzulan Gibran digulirkan Forum Purnawirawan TNI-Polri.
Mereka meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Gibran dari kursi wakil presiden.
Pensiunan tentara itu juga mendesak Presiden Prabowo mencopot menteri-menteri yang diduga terlibat kasus korupsi.
Selain itu, forum ini juga mendesak agar aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ditindak secara tegas.
Ratusan tokoh senior dari kalangan purnawirawan yang terdiri dari 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel yang bergabung dalam forum itu menandatangani usulan tersebut.
Beberapa sosok berpengaruh yang turut membubuhkan tanda tangan dalam usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI periode 1988–1993. (*)
Sumber: Kompas.com
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
