Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKS: Presiden Bisa Mengevaluasi Menterinya yang Kurang Baik

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden yang dijamin konstitusi.

BENTENGSUMBAR.COM - Isu perombakan kabinet atau reshuffle kian menguat menyusul momen kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 lalu. 

Sinyal politik itu semakin diperkuat dengan kunjungan Ketua Harian Gerindra Dasco Sufmi Ahmad ke kediaman Megawati bersama Mensesneg Prasetyo Hadi, dan disambut langsung oleh Puan Maharani serta jajaran elite PDIP.

Menanggapi isu ini, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden yang dijamin konstitusi.

"Tentang bicara reshuffle, saya kira pertama itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh undang-undang dasar, oleh undang-undang," ujar Al Muzammil di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (5/6).

Hormati Keputusan Prabowo

Al Muzammil menegaskan, jika terjadi dialog internal di antara partai-partai koalisi pendukung pemerintah, maka tetap harus menghormati keputusan akhir di tangan Presiden.

"Jadi pada saat kita berdialog sesama partai koalisi tentu kita akan dialogkan dengan penghormatan penuh kepada hak prerogatif Presiden," jelasnya.

Menurut dia, Presiden Prabowo berhak mengevaluasi kinerja para menterinya. 

Bila ada yang diganti, hal itu merupakan bagian dari hak penuh kepala negara.

"Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik yang diganti dan lain-lain, kita hormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden," pungkasnya.

Reshuffle Itu Informasi Eksklusif Presiden

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan hanya Presiden Prabowo yang mengetahui secara pasti soal kemungkinan reshuffle kabinet.

"Pak Presiden ini kan bekerja dibantu oleh para menteri. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," kata Juri.

Ia menambahkan bahwa Prabowo rutin melakukan evaluasi terhadap para pembantunya di kabinet Merah-Putih.

"Jadi bagaimana Presiden melihat dan memandang Menteri ya, Presiden punya ukuran-ukuran untuk menilai seperti apa kinerja masing-masing Menteri, masing-masing Wakil Menteri, ya Presiden pasti punya catatan-catatan," jelasnya.

Namun, keputusan reshuffle tetap menjadi hak eksklusif Prabowo.

"Tapi itu hak dan informasi eksklusifnya Bapak Presiden sendiri," imbuh Juri. (*)

Sumber: Merdeka.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News