Ini Nama-nama Anggota Dewan Pendidikan Sumbar yang Dikukuhkan Gubernur Mahyeldi

Gubernur Mahyeldi Ansharullah kukuhkan Dewan Pendidikan Sumatera Barat di auditorium  kantor Gubernur Sumbar jalan jenderal Sudirman Padang Jumat  (25/6).

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur  Sumbar H. Mahyeldi Ansyarullah menegaskan, dunia pendidikan tak boleh terganggu oleh politik. 

"Datang dan perginya politik tidak boleh mempengaruhi pendidikan. Pendidikan jangan dipolitik-politikkan,"  kata Gubernur dalam pidato sambutannya setelah mengukuhkan  Dewan Pendidikan Sumatera Barat di auditorium  kantor Gubernur Sumbar jalan jenderal Sudirman Padang Jumat  (25/6) .

Pelantikan itu dihadiri unsur Forkopinda antara lain  hadir Kabid Humas Polda Sumbar  Kombes ( Pol ) Susmelawati,  Kadis Pendidikan H. Barlius MM, dan jajaran yakni para Kepala Bidang,  Kepala Cabdin se-Sumbar, Musyawarah Kepala Kepala Sekolah (MKKS), ketua PGRI,  ketua MUI Sumbar dan beberapa tokoh Pendidikan  Sumbar lainnya. 

Gubernur telah SK-kan 13 orang profesional, praktisi dan pemerhati pendidikan  sebagai Anggota Dewan Pendidikan untuk  masa  bakti 2025-2030.

Ke 13 orang itu adalah Dr.Rahmawati , M.Ag.,  sebagai Ketua,  Abinul Hakim  S Pd.M.Si.,  Sekretaris,  Dra  Yenni Puti MM., Bendahara,  selanjutnya disebut sebagai anggota yakni  Prof Dr. Zainal Asril M.Pd., Drs  Munandar Kasim, M.Kom., CRGP, CACP, Dr.Alfroki Martha, M Pd., Drs M.Khudri.  M Pd., Suindra,  S.Pd MM., Yuyu  Mulyati S  Pt. M.Pd.,  Dr  Irsyad M.Pd, Ambra Warda,  S.Pd, MM., Ardiles SE.,  dan Dr.Mukhlidi Muskhir.  S.Pd, M Kom. Hari ini ke 13 orang itu dikukuh oleh  Gubernur. 

Gubernur berharap Dewan Pendidikan berperan  menjaga dunia pendidikan  Sumbar  dari intervensi politik. 

"Saya tidak biarkan pendidikan Sumbar ini dicampuri politik politik, karena  itu kita berharap Dewan Pendidikan dapat  menjaga dunia pendidikan  ini dijadikan objek politik, itu makanya saya setuju kalau Rektor tidak dipilih oleh Menteri Pendidikan," kata Mahyeldi.

Namun demikian Gubernur melihat sejauh ini Dinas Pendidikan dibawah Barlius relatif tidak ada permasalahan serius selain soal  Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPNB). 

"Dewan Pendidikan dapat memberikan  masukan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan SPNB  terutama turut menjaga stabilitas dari intervensi  dan penekanan anggota  dewan,  bupati dan walikota," jelas Gubernur. 

" Selain SPNB dinas Pendidikan ini tidak ada masalah, itu makanya saya tidak pernah datang ke Dinas Pendidikan. Sebanyak itu kantor Dinas Propinsi Sumbar, kantor Dinas Pendidikan  jarang  saya kunjungi,  karena tak ada masalah yang berarti " kata Buya.

Disisi lain,  masyarakat yang memprotes   karena SPNB  secara pribadi saya pujikan.

"Itu tandanya masyarakat  dan orang tua murid kita ingin sekali anaknya bersekolah," ujar Gubernur. 

Dewan Pendidikan  juga  dimintai untuk turut melindungi  hak hak guru,  seperti kenaikan pangkat, kesejahteraan dan hak hak lainnya. Disisi lain,  Dewan Pendidikan bisa juga ingatkan agar guru tidak terjerat hutan piutang. 

"Keuangan guru juga dikontrol, jagan sampai  guru minjam sana minjam sini. Saya pernah berhentikan Kepsek yang banyak hutang,  dia harus cari tambahan lain, sehingga tugasnya disekolah  tidak dilaksanakan. Pernah ada Kepsek  banyak  hutang  saya berhentikan,  karena itu Kadis dan Capdin tolong diawasi juga keuangan guru guru,"  kata Gubernur. 

"Awasi itu.

Dinas Pendidikan tak ada masalah berarti. DP bisa membantu , menjaga stabilitas,  meminimalisir intervensi," ujarnya.

Dengan demikian, kata Gubernur, maka Dewan Pendidikan memiliki beberapa tugas utama, yaitu memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi dalam bidang pendidikan. Mereka berperan sebagai wadah perwakilan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

"Dewan Pendidikan memberikan dorongan, saran dan  masukan  kepada  pemerintah, sebagai aspirasi masyarakat.  Bukan hanya saran,  kritikan juga boleh,  pemerintah butuh kritikan,  pak Kadis juga," kata Buya Mahyeldi. 

"Karena Dewan Pendidikan  secara yuridis formal telah memiliki dasar dan dibutuhkan  untuk pendidikan  sehingga kita SK kan, maka saya ingatkan kepada Kadis Pendidikan konsekwensinya."

"Karena Dewan Pendidikan ini sudah kita SK kan , kita kukuhkan  pula,  maka konsekwensi adalah anggaran. Pak Kadis harap dianggarkan  agar  dewan ini bisa bekerja,"  kata Gubernur yang disambut tepuk tangan hadirin. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News