Bansos Tak Boleh Buat Warga Miskin Jadi Ketergantungan

Program bantuan sosial (bansos) perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak sekadar menjadi bantuan jangka pendek.

BENTENGSUMBAR.COM - Program bantuan sosial (bansos) perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak sekadar menjadi bantuan jangka pendek. 

Bansos diharapkan mampu mendorong penerimanya naik kelas atau berhasil memperbaiki taraf hidup untuk tidak lagi terima bantuan.

Menurut Ekonom Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty, evaluasi bisa dimulai dari data desil pendapatan masyarakat.

Langkah ini penting untuk menilai sejauh mana bansos mampu mendorong penerima lebih berdaya secara ekonomi.

Akan tetapi, Telisa berujar, keberhasilan pengentasan kemiskinan ini tidak bisa diukur hanya dari satu kebijakan saja

Bansos perlu didukung program-program lain agar kemiskinan teratasi dan semakin banyak para penerima manfaat bansos tergraduasi.

"Supaya masyarakat naik kelas itu tidak cukup bansos tetapi bersama dengan bansos itu ada Kartu Indonesia Pintar (KIP), terus ada juga prakerja dan program-program lain seperti program keluarga harapan (PKH), peningkatan akses pendidikan ataupun meningkatnya anggaran pendidikan," ungkapnya kepada Beritasatu.com.

Telisa menilai, langkah strategis yang juga mendesak adalah integrasi data sosial.

Kabar baiknya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini dinilai telah padu untuk memudahkan pemantauan dan mendukung proses graduasi.

Dengan data terpadu maka pendataan terkait masyarakat naik kelas secara ekonomi menjadi lebih gampang. Ini juga memudahkan pendataan kelayakan penerima bansos.

"Jadi memang perlu suatu sistem yang semakin lama semakin meningkat dan ada evaluasi terhadap graduasi tersebut. Kita inginkan ketika dia naik kelas atau graduasi nanti dia bisa lebih baik lagi dengan meningkatkan produktivitasnya," imbuh Telisa.

Dia mengungkapkan, gagasan Bank Indonesia (BI) terkait sistem pembayaran terintegrasi Payment ID dapat menjadi solusi. 

Dalam konteks bansos, Payment ID akan sangat bermanfaat untuk melacak data masyarakat naik kelas yang dipantau dari pengeluaran ataupun peningkatan tabungan.

Selain itu, lanjut Telisa, perlu sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mendukung penerima bansos lebih berdaya ekonomi. 

Bukan hanya Kementerian sosial, peran Kementerian UMKM juga bisa mendorong graduasi penerima bansos lewat dukungan terhadap usaha mereka.

Kementerian Koperasi juga bisa andil dengan terintegrasi lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) ataupun juga Koperasi Desa Merah Putih. Dengan begitu, program-program ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan tentunya semakin banyak penerima bansos naik kelas.

"Supaya penerima bantuan ini juga tidak terus-menerus menciptakan ketergantungan. Jadi ada kemandirian yang harus diciptakan juga dari program-program tersebut," sambung Telisa.

Pada akhirnya, Telisa menuturkan, APBN bisa lebih tepat sasaran sering penyaluran bansos sesuai data penerima di lapangan dan semakin banyak masyarakat naik kelas. 

APBN bisa dioptimalkan untuk kebijakan dengan multiplier effect yang diharapkan. (*)

Sumber: BeritaSatu

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News