Gelar Reses, Anggota DPD RI Muslim M Yatim Angkat Tema Sektor Pertanian dan Perikanan

Anggota DPD/MPR RI asal Sumatera Barat, H. Muslim M Yatim, Lc, MM kembali turun ke daerah pemilihannya dalam rangka melaksanakan reses.

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPD/MPR RI asal Sumatera Barat, H. Muslim M Yatim, Lc, MM kembali turun ke daerah pemilihannya dalam rangka melaksanakan reses.

Kali ini, tema yang diangkat adalah sektor pertanian dan perikanan, dua bidang strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Sumbar, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir.

Dalam pertemuan yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, penyuluh lapangan, perwakilan kelompok tani dan nelayan, serta tokoh masyarakat, Muslim M Yatim membuka ruang diskusi terbuka untuk mendengar langsung persoalan dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

Minimnya Tenaga Penyuluh Jadi Sorotan

Salah satu isu yang paling mengemuka dalam dialog tersebut adalah soal ketersediaan tenaga penyuluh pertanian dan perikanan.

Banyak peserta mengeluhkan bahwa jumlah penyuluh yang tersedia saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan petani dan nelayan di lapangan.

"Saat ini satu penyuluh bisa menangani beberapa nagari sekaligus. Ini tentu tidak ideal, karena pendampingan tidak bisa dilakukan secara intensif," ujar salah seorang peserta dari Dinas Pertanian kabupaten.

Kurangnya penyuluh menyebabkan banyak program strategis seperti penyuluhan teknologi pertanian modern, pengendalian hama, diversifikasi usaha tani, hingga budidaya perikanan berkelanjutan, belum berjalan maksimal.

Perlu Tempat Praktik untuk Penyuluh

Selain itu, peserta juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas penyuluh, bukan hanya lewat pelatihan, tetapi juga dengan menyediakan lokasi praktik atau proyek percontohan (pilot project). 

Hal ini dinilai penting agar penyuluh tidak hanya menyampaikan teori, namun juga dapat memberi contoh nyata langsung kepada petani dan nelayan.

"Penyuluh kita butuh tempat belajar langsung. Bukan hanya ruang kelas, tapi lahan atau kolam percontohan yang bisa jadi referensi," ungkap seorang tokoh tani.

Status Kepegawaian Penyuluh Harus Jelas

Diskusi juga menyinggung rencana pemerintah pusat yang akan menarik seluruh tenaga penyuluh pertanian dan perikanan menjadi pegawai pusat. 

Informasi ini menimbulkan kekhawatiran dan kebingungan, terutama karena belum ada kejelasan teknis maupun regulasi yang mengatur proses transisinya.

Muslim M Yatim menilai hal ini perlu diklarifikasi oleh kementerian terkait agar tidak berdampak pada semangat kerja para penyuluh di daerah.

"Kita tidak boleh biarkan penyuluh bekerja dalam ketidakpastian. Saya akan sampaikan hal ini ke kementerian agar segera ada penjelasan resmi," tegasnya.

Nelayan Masih Rentan dan Butuh Perhatian Serius

Selain isu penyuluh, para stakeholder perikanan juga menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan nelayan. 

Di banyak wilayah pesisir, nelayan kecil masih hidup dalam kondisi rentan. 

Mereka menghadapi kesulitan dalam akses permodalan, asuransi, dan infrastruktur penunjang seperti dermaga dan tempat pelelangan ikan (TPI).

"Kita ingin ada keberpihakan nyata kepada nelayan, bukan sekadar bantuan sesaat. Perlu kebijakan yang menyentuh akar masalah," ujar perwakilan nelayan dari daerah pesisir barat Sumbar.

Organisasi Nelayan Harus Diperkuat

Poin terakhir yang juga menjadi perhatian serius dalam reses tersebut adalah lemahnya fungsi organisasi nelayan. 

Banyak organisasi yang dibentuk hanya untuk keperluan formal atau seremonial, tanpa berperan aktif dalam membina, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak nelayan.

Muslim M Yatim mendorong agar organisasi nelayan dan kelompok usaha bersama (KUB) diperkuat perannya secara struktural dan fungsional.

"Organisasi nelayan harus jadi alat perjuangan, bukan sekadar formalitas. Pemerintah perlu hadir memberikan pelatihan manajerial, akses ke pasar, dan fasilitasi jejaring usaha," katanya.

Komitmen Perjuangkan Aspirasi Daerah ke Tingkat Nasional

Menutup kegiatan resesnya, Muslim M Yatim menyampaikan bahwa seluruh masukan yang telah disampaikan akan dirangkum secara lengkap dan dibawa dalam forum-forum nasional, baik di DPD RI maupun dalam pertemuan dengan kementerian teknis terkait.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Saya hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk memperjuangkan. Pertanian dan perikanan adalah nyawa ekonomi masyarakat kita, dan saya akan pastikan suara mereka terdengar di pusat," tegasnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News