Predikat Kawasan Kumuh Akan Hilang dari Pasie Nan Tigo

Kawasan Pasie Nan Tigo berada di paling ujung bagian utara Kota Padang. Kelurahan di pinggir pantai ini termasuk kawasan kumuh.

BENTENGSUMBAR.COM - Kawasan Pasie Nan Tigo berada di paling ujung bagian utara Kota Padang. Kelurahan di pinggir pantai ini termasuk kawasan kumuh.

Sesuai Surat Keputusan Wali Kota Padang nomor 310 Tahun 2025, Pasie Nan Tigo termasuk kawasan kumuh tingkat sedang. Sebanyak 870 jiwa hidup di kawasan kumuh seluas 52,64 hektare. 

Tak lama lagi, predikat kawasan kumuh akan hilang dari Pasie Nan Tigo. Sebab kawasan ini memang mendapat perhatian lebih dari Pemko Padang dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berkat dorongan legislator di DPR RI, Pasie Nan Tigo akan ditata dengan baik. 

Kucuran dana sebesar Rp9,9 miliar bakal digelontorkan untuk Pasie Nan Tigo di tahun ini. Bantuan tersebut difokuskan untuk perbaikan lingkungan, infrastruktur dasar, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPR KP) Kota Padang, Raf Indria mengatakan bahwa ditatanya kawasan Pasie Nan Tigo akan berdampak baik bagi Kota Padang. 

"Ditata dengan baiknya kawasan ini tentunya akan berkurang luasan kawasan kumuh di Kota Padang," ucap Raf Indria kepada Diskominfo Padang, Rabu (27/8/2025).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan mitra kerja Komisi V DPR RI. Senator asal Sumbar, Zigo Rolanda telah memperjuangkan aspirasi daerah, terutama bagi Kota Padang agar tercipta lingkungan hunian yang sehat dan layak. 

Raf Indria mengatakan, telah tertata dengan baiknya kawasan Pasie Nan Tigo akan dapat terwujud Kota Sehat. Apalagi, pola penataan kawasan Pasie Nan Tigo sudah sejalan dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang.

"Mewujudkan Kota Sehat, kita menggerakkan segala potensi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan tersebut," ujarnya. 

Menata kawasan Pasie Nan Tigo, selain mendapat kucuran dana dari APBN, kawasan kumuh Pasie Nan Tigo juga mendapat kucuran dana lain. Seperti dari APBD Provinsi Sumatera Barat, serta dari APBD Pemko Padang.

"Tentunya kita juga menunggu peranan dari berbagai pihak, seperti dari stake holder lain hingga CSR," harap Kepala DPR KP Kota Padang itu.(Charlie)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News