Gubernur Mahyeldi Ansharullah Hadiri Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Sumatera Barat

Gubernur Mahyeldi Ansharullah menghadiri acara Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan, Jumat (25/9/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menghadiri acara Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025).

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan perumahan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan di daerah.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Komitmen mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah bagi Rakyat. Rapat evaluasi ini menjadi forum penting untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta tindak lanjut penyediaan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," katanya.

Rumah adalah kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan yang merupakan pusat kehidupan keluarga, tempat pembentukan karakter, serta pondasi bagi tumbuh kembang generasi masa depan. "Oleh arena itulah, pembangunan perumahan bukan hanya sekadar urusan penyediaan fisik bangunan, melainkan menyangkut peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dalam kehidupan yang bermartabat," ujarnya.

Selain itu inflasi daerah sering kali bersumber dari tekanan pada sektor perumahan, termasuk sewa rumah, harga bahan bangunan, hingga akses air bersih dan infrastruktur dasar permukiman. Tantangan dalam pembangunan perumahan di Sumbar cukup besar, seperti Backlog perumahan yang masih tinggi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Termasuk keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, yang berdampak pada meningkatnya harga rumah dan sewa hunian. Permasalahan permukiman kumuh di beberapa kabupaten/kota yang membutuhkan penanganan komprehensif. Untuk itu perlunya inovasi pembiayaan dan keterlibatan lebih luas dari sektor swasta maupun perbankan," cakapnya.

Dalam hal pembangunan perumahan harus yang ramah lingkungan, tahan bencana, serta mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam Misi 3 yakni Nagari Desa Berbasis Kemajuan dan Misi 5 yakni Membangunan Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.

"Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan pendataan rumah serta program perbaikan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) didaerah melalui APBD Kabupaten/Kota. Tahun 2025 ini tercatat 6.577 unit pembangunan/penyediaan rumah bagi MBR baik Pembangunan baru maupun peningkatan kualitas yang bersumber dari dana APBD di daerah se Sumbar, CSR dan pembangunan rumah subsidi," teranya.

"Melalui kegiatan ini, kita memiliki bisa melihat capaian program pembangunan perumahan yang telah kita laksanakan bersama dalam berbagai permasalahan, kendala dan hambatan di lapangan. Perlu dilakukan penyusunan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program, seperti mencari inovasi, kebijakan, pembiayaan, maupun teknologi, agar program pembangunan perumahan semakin tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat di masa mendatang," ujarnya.

Dalam pembangunan perumahan perlu berbasis kearifan lokal, memiliki budaya dan tradisi yang kuat, termasuk dalam pola permukiman dan arsitektur rumah adat. Nilai-nilai tersebut dapat kita integrasikan dalam pembangunan perumahan modern, sehingga tidak hanya layak huni, tetapi juga mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Minangkabau. Perlu adanya koordinasi sinergi antara pusat dengan daerah, dengan begitu Sumatera Barat akan memiliki perumahan yang layak, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang. (Adpsb)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News