Respons KPK Terkait Permintaan Mahfud MD Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. (Kolase Foto: BentengSumbar.com).

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, pihaknya tidak hanya menunggu laporan masyarakat dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi, tetapi juga dapat memulai penanganan perkara melalui proses case building.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta KPK agar menyelidiki dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, tanpa harus menunggu laporan masyarakat.

“Dalam penanganan perkara oleh KPK, tidak selalu bermula dari laporan masyarakat. KPK juga dapat melakukan case building dari temuan awal adanya dugaan tindak pidana korupsi,” kata Budi, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan, KPK bersikap proaktif dalam dua hal, baik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun membangun perkara dari temuan internal.

“KPK proaktif melakukan kedua pendekatan tersebut, menindaklanjuti laporan aduan masyarakat dan membangun case building dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi,” sambungnya.

Budi juga menilai, pernyataan Mahfud MD sebagai bentuk partisipasi publik yang positif dalam pemberantasan korupsi.

“KPK selalu terbuka kepada masyarakat yang memiliki informasi atau data valid mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Silakan disampaikan kepada KPK. Informasi tersebut bisa menjadi bahan awal atau pengayaan dalam proses penanganan perkara,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menanggapi permintaan KPK agar dirinya melaporkan dugaan mark up proyek Whoosh. Ia menilai seharusnya KPK langsung menyelidiki tanpa harus menunggu laporan resmi.

“Agak aneh, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana, aparat penegak hukum (APH) mestinya langsung menyelidiki, bukan menunggu laporan. Bisa juga memanggil sumber informasi untuk dimintai keterangan,” tulis Mahfud lewat akun X pribadinya, @mohmahfudmd, Sabtu (18/10/2025).

Mahfud menegaskan, laporan hanya diperlukan jika penegak hukum belum mengetahui adanya peristiwa tersebut.

“Kalau ada berita tentang pembunuhan, maka APH harus langsung bertindak menyelidiki tanpa perlu menunggu laporan,” tambahnya. (*)

Sumber: Okezone.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News