 |
| Berbagai upaya penanganan dan pemulihan terus dilakukan untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat, meskipun jalan menuju kata “pulih” masih panjang. (Ilustrasi). |
Namun, sebulan berselang, jejak kehancuran banjir bandang dan tanah longsor masih nyata terlihat dari data terbaru korban dan kerusakan yang dilaporkan.
Berbagai upaya penanganan dan pemulihan terus dilakukan untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat, meskipun jalan menuju kata “pulih” masih panjang.
Ribuan korban meninggal
Hingga Kamis (25/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.135 orang.
“Per hari ini, ada penambahan jumlah korban jiwa sebanyak enam jiwa,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis kemarin.
Dengan penambahan tersebut, jumlah korban meninggal meningkat dari 1.129 orang pada Rabu (24/12/2025) menjadi 1.135 orang.
Selain korban tewas, BNPB juga masih mencatat 173 orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang.
Data BNPB menunjukkan, Aceh Utara menjadi wilayah dengan korban jiwa tertinggi akibat bencana ini, yakni 205 orang.
Setelah Aceh Utara, korban jiwa terbanyak tercatat di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan 191 orang meninggal dunia.
Tapanuli Selatan menyusul dengan 133 korban jiwa.
Hingga kini, 489.864 orang dilaporkan masih mengungsi akibat air bah dan tanah longsor pengujung November lalu.
Pengungsi Butuh Tempat Tinggal
Berdasarkan data resmi BNPB, jumlah pengungsi terbanyak berada di Aceh Utara dengan 166.900 orang.
Posisi berikutnya ditempati Aceh Tamiang dengan 150.500 pengungsi, disusul Gayo Lues sebanyak 33.800 orang.
Sebagian besar pengungsi hingga kini masih bertahan di lokasi pengungsian.
Banyak di antara mereka kehilangan rumah atau tinggal di kawasan yang masih berisiko terhadap longsor susulan dan banjir lanjutan.
Rumah hancur, fasilitas lumpuh
Skala kerusakan akibat banjir bandang Sumatera tergolong masif.
BNPB mencatat sebanyak 157.838 rumah warga mengalami kerusakan, baik berat, sedang, maupun ringan.
Rinciannya, 47.165 rumah rusak berat, 33.276 rumah rusak sedang, dan 77.397 rumah rusak ringan.
Kerusakan ini membuat proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Selain rumah warga, sekitar 1.900 unit fasilitas umum dilaporkan rusak.
Di antaranya, 200 fasilitas kesehatan, 875 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 291 gedung perkantoran, serta 734 jembatan.
Rusaknya fasilitas pendidikan dan kesehatan memperlihatkan bahwa dampak bencana ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh layanan dasar masyarakat.
Tak ada libur tangani bencana
Di tengah besarnya dampak bencana, pemerintah menegaskan penanganan pascabencana tetap berjalan tanpa henti, meskipun bertepatan dengan masa libur akhir tahun.
“Bapak, Ibu, yang saya hormati, hari ini tepat satu bulan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam siaran langsung konferensi pers di kanal YouTube BNPB, Kamis.
Pratikno menyampaikan, dirinya berada di Aceh untuk mengawal langsung penanganan pascabencana.
Menurut dia, seluruh jajaran pemerintah tetap bekerja di lapangan.
“Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno.
Penanganan banjir di berbagai wilayah Sumatera juga berada pada fase yang berbeda-beda.
Sebagian daerah mulai bergerak menuju pemulihan, sementara daerah lain masih membutuhkan langkah tanggap darurat.
Pratikno menjelaskan, dari total 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebanyak 12 daerah telah memasuki fase transisi menuju pemulihan.
Namun di Provinsi Aceh, masih terdapat 11 kabupaten/kota yang memperpanjang status tanggap darurat.
“Untuk masih memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa dilakukan dengan maksimal, dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan,” kata Pratikno.
Huntara dikebut, lahan jadi tantangan
Salah satu fokus utama pada fase pemulihan adalah penyediaan hunian bagi warga yang kehilangan rumah.
BNPB pun memastikan akan mengebut pembangunan hunian sementara (huntara) dengan pola kerja hingga 18 jam per hari.
“Percepatan ini dilakukan agar warga segera menempati hunian layak selama proses pemulihan berlangsung,” kata Abdul Muhari.
Pembangunan huntara melibatkan satuan tugas gabungan TNI-Polri, BNPB, serta pemerintah daerah.
Di Sumatera Utara, pembangunan huntara telah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk Tapanuli Utara yang telah menyelesaikan satu unit huntara dengan konsep satu rumah satu keluarga.
Sumatera Barat tercatat sebagai provinsi dengan progres pembangunan huntara paling cepat.
Sementara itu, di Aceh, enam dari 18 kabupaten/kota terdampak telah menetapkan lokasi huntara, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen.
Adapun Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam tahap identifikasi lahan.
“Dari situ sebagian menggunakan lahan pemerintah daerah dan sebagian lainnya lahan masyarakat yang dibeli untuk menjamin kejelasan status hukum,” ucap Abdul.
Menko PMK Pratikno mengakui, persoalan lahan menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan hunian.
“Salah satu tantangan yang dihadapi untuk percepatan ini adalah penyiapan lahan,” kata Pratikno.
Jalan hingga sekolah kembali normal
Pemulihan juga menyasar infrastruktur transportasi.
Pemerintah menyebut hampir seluruh jalan nasional yang terdampak banjir kini kembali berfungsi.
“Hampir 90 persen sudah kembali berfungsi,” jelas Pratikno.
Dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak, sebanyak 72 ruas telah dapat digunakan kembali.
Sementara itu, sembilan ruas lainnya masih dalam proses percepatan penanganan.
“Namun sembilan ruas lainnya masih dalam proses percepatan penanganan. Ini terus dipercepat pengerjaannya, tidak ada berhentinya, agar konektivitas dan distribusi logistik, serta akses layanan darurat bisa semakin lancar,” tutur Pratikno.
Di sektor pendidikan, pemulihan juga dilakukan agar anak-anak terdampak bencana dapat kembali belajar.
Di Provinsi Aceh, sekitar 65 persen sekolah telah disiapkan untuk kembali beroperasi.
“Terkait dengan layanan pendidikan, di Provinsi Aceh sekitar 65 persen sekolah telah disiapkan untuk beroperasi kembali,” kata Pratikno.
Dia menyebutkan, pembersihan dan revitalisasi fasilitas pendidikan terus dikebut untuk menyongsong tahun ajaran baru pada 5 Januari 2026.
“Ini dilakukan melalui pembersihan, revitalisasi fasilitas, dan seterusnya untuk menyongsong tahun ajaran baru nanti pada tanggal 5 Januari 2026,” ujarnya.
Sementara itu, kesiapan operasional sekolah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah mendekati 90 persen.
“Tingkat kesiapan operasionalitas sekolah sudah mendekati 90 persen,” tutur Pratikno. Ulurkan tanganmu membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (*)
Sumber: Kompas.com
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
