 |
| Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menanggapi keluhan masyarakat soal implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). |
Kali ini datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menanggapi keluhan masyarakat soal implementasi program tersebut.
Lewat kanal YouTube Mahfud MD Official, Senin (16/3/2026), ia menilai MBG sebagai kebijakan yang pada dasarnya sangat baik.
Program ini, menurutnya, menyasar kebutuhan mendasar masyarakat, terutama dalam pemenuhan gizi.
Namun di balik tujuan itu, Mahfud melihat masih ada celah serius dalam pelaksanaannya di lapangan.
Ia menyinggung berbagai persoalan yang belakangan ramai dibicarakan publik, mulai dari kualitas makanan hingga dugaan potensi penyimpangan.
“Program MBG ini program yang sangat bagus. Bagus karena memberi makan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah tata kelolanya,” kata Mahfud.
Pernyataan itu seolah menjadi penegasan bahwa persoalan utama bukan pada konsep, melainkan pada eksekusi.
Sejumlah laporan yang beredar, termasuk kasus makanan yang tidak layak seperti lele mentah, memperkuat kekhawatiran publik terhadap pengawasan program tersebut.
Mahfud pun mengingatkan bahwa program sebesar ini membutuhkan sistem kontrol yang ketat agar tidak membuka celah korupsi.
Tanpa pengelolaan yang rapi, tujuan mulia program berisiko melenceng dari sasaran.
Kasus Lele Mentah hingga Keracunan Massal
Mahfud mencontohkan sejumlah laporan yang beredar di masyarakat, termasuk kasus pengiriman bahan makanan mentah kepada sekolah tanpa fasilitas penyimpanan memadai.
Ia menyebut pernah ada laporan di Pamekasan di mana sekolah menerima kiriman lele hidup untuk konsumsi tiga hari ke depan, padahal tidak tersedia lemari pendingin untuk menyimpannya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan makanan cepat rusak dan tidak layak konsumsi.
Selain itu, Mahfud juga menyinggung adanya laporan keracunan makanan di sejumlah sekolah, termasuk di Yogyakarta dan beberapa daerah di Jawa Barat.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait penyebab dan penanganan kasus tersebut.
“Ketika laporan seperti ini muncul, mestinya ada penjelasan kepada masyarakat, di mana masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya,” ujarnya.
Target Penerima Dinilai Terlalu Luas
Mahfud juga mempertanyakan target penerima program MBG yang disebut mencapai lebih dari 82 juta orang.
Menurutnya, data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 24 juta orang.
Karena itu, ia menilai perlu kejelasan mengenai kelompok sasaran program agar bantuan lebih tepat sasaran.
“Kalau ingin konsisten membantu masyarakat yang membutuhkan, mestinya jelas siapa yang menjadi prioritas penerima,” kata Mahfud.
Soroti Potensi Penyimpangan Anggaran
Selain persoalan teknis distribusi, Mahfud juga menyinggung kemungkinan adanya potensi penyimpangan anggaran apabila mekanisme pengawasan tidak berjalan transparan.
Ia menilai masyarakat perlu mengetahui bagaimana mekanisme pemeriksaan dan pengawasan program tersebut, termasuk jika terjadi perbedaan antara anggaran yang dialokasikan dengan kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Menurut Mahfud, evaluasi terbuka penting dilakukan agar program yang memiliki tujuan mulia tersebut tidak menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.
Tetap Dukung Program MBG
Meski mengkritik pelaksanaannya, Mahfud menegaskan dirinya tetap mendukung program MBG karena merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan dan gizi masyarakat.
Namun ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola, transparansi pengawasan, serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.
“Programnya bagus dan perlu dilanjutkan. Tetapi tata kelolanya harus diperbaiki agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya. (*)
Sumber: Serambinews.com
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
