Irma Suryani Chaniago: Pemotongan Gaji Menteri-Anggota DPR Cuma Hemat 0,02 Persen APBN

Anggota Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, jika Presiden RI Prabowo Subianto memotong gaji anggota DPR dan menteri, maka pemerintah hanya menghemat 0,02 persen APBN saja. 

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, jika Presiden RI Prabowo Subianto memotong gaji anggota DPR dan menteri, maka pemerintah hanya menghemat 0,02 persen APBN saja. 

Maka dari itu, Irma mempertanyakan apakah pemotongan gaji pejabat di tengah krisis global benar-benar efektif atau tidak. 

"Secara politik, gagasan ini terdengar menarik. Di saat rakyat diminta berhemat dan pemerintah memperketat belanja, publik tentu ingin melihat elite negara ikut merasakan pengorbanan yang sama," ujar Irma, saat dimintai konfirmasi, Selasa (17/3/2026).

"Namun, apakah pemotongan gaji pejabat benar-benar efektif menyelamatkan APBN? Karena setelah dihitung ternyata efisiensinya hanya 0,02 persen dari total APBN," sambung dia.

Irma memaparkan, saat ini kabinet pemerintahan Prabowo setidaknya terdiri dari sekitar 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri.

Jika diasumsikan total penghasilan seorang menteri, setelah memperhitungkan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta berbagai fasilitas, adalah sekitar Rp 100 juta per bulan. 

"Maka total pengeluaran untuk seluruh menteri mencapai sekitar Rp 57,6 miliar per tahun. Untuk wakil menteri, dengan estimasi penghasilan sekitar Rp 70 juta per bulan, totalnya sekitar Rp 47 miliar per tahun," jelas Irma. 

Dengan demikian, kata Irma, keseluruhan pengeluaran untuk gaji menteri dan wakil menteri berkisar Rp 104 miliar per tahun.

Irma mengatakan, jika pemerintah memotong gaji pejabat kabinet sebesar 10 persen, penghematan yang diperoleh sekitar Rp 10 miliar per tahun. 

Bahkan, jika pemotongan dilakukan hingga 50 persen, penghematan yang dihasilkan sekitar Rp 52 miliar per tahun.

Dia menegaskan angka penghematan tersebut masih terasa kecil. Kalaupun ditambah dengan pemotongan gaji anggota DPR, dampaknya masih tetap tidak terlalu besar. 

"Dengan total anggaran terkait penghasilan dan tunjangan DPR sekitar Rp 1,6 triliun per tahun, pemotongan sebesar 50 persen hanya akan menghemat sekitar Rp 800 miliar. Jika digabungkan dengan pemotongan gaji menteri dan wakil menteri, total penghematan maksimalnya sekitar Rp 850 miliar," kata dia.

Irma menyebut angka Rp 850 miliar memang terdengar besar. Hanya saja, dalam konteks APBN Indonesia yang berada di kisaran Rp 3.842 triliun, penghematan Rp 850 miliar setara 0,02 persen dari total APBN.

"Penghematan Rp 850 miliar hanya setara dengan sekitar 0,02 persen dari total APBN. Dengan kata lain, bahkan pemotongan setengah gaji elite politik sekalipun hampir tidak akan mengubah kondisi fiskal negara," kata Irma. 

Oleh karena itu, Irma berkesimpulan bahwa pemotongan gaji menteri tidak efektif dalam membuat APBN lebih sehat. 

Dengan hitung-hitungan itu, menurut dia, defisit tidak akan berkurang secara berarti, dan tekanan fiskal akibat gejolak global tetap tidak mengubah defisit APBN, karena hasilnya terlalu kecil. 

"Saya pribadi tidak masalah dengan wacana presiden tersebut, tetapi alangkah lebih baik jika efisiensi diambil dari proyek-proyek besar yang bukan proyek urgent dengan nilai perolehan efisiensinya besar," imbuh Irma. 

Pidato Prabowo soal potong gaji Presiden RI Prabowo Subianto mengungkit negara lain seperti Pakistan yang memotong gaji anggota DPR dan menterinya di tengah situasi krisis akibat konflik Timur Tengah. 

Sebab, kata Prabowo, Pakistan sudah menganggap situasi ini sebagai kategori kritis, bahkan sama seperti wabah Covid-19 lalu. 

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan, lemah," ujar Prabowo, dalam Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Selain itu, Prabowo menyebut, Pakistan juga melaksanakan Work From Home (WFH) untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. 

Menurut dia, 50 persen kantor di Pakistan melaksanakan WFH. Lalu, hari kerja mereka juga dikurangi menjadi 4 hari kerja saja, demi menghemat BBM.

"Mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian. Dan mereka mewajibkan 60 persen kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat," ucap dia. (*) 

Sumber: Kompas.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News