Wako Fadly Amran Buka Bimtek Digitalisasi Bansos bagi Agen Pendamping

Wako Padang, Fadly Amran membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) bagi Agen Pendamping di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin 25 Mei 2026. (Foto: Prokompin Kota Padang). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Dibuka secara resmi oleh Wali Kota (Wako) Padang, Fadly Amran membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) bagi Agen Pendamping di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin 25 Mei 2026.

Kegiatan itu dihadiri Penata Perizinan Ahli Madya Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri, Adel Trilius, Kepala BPS Kota Padang, Dessy Febriyanti, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, Camat dan Lurah se-Kota Padang dan Agen Pendamping Digitalisasi Bansos Kota Padang.

“Pendataan dan penyaluran 

bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota, tentu menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos ini," ujar Wako. 

Kota Padang terpilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sekaligus satu-satunya daerah di Sumatera Barat sebagai pilot project nasional implementasi digitalisasi bansos.

Program digitalisasi bansos ditujukan untuk menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan tepat sasaran.

Fadly Amran menegaskan validitas data menjadi faktor utama agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Program ini sejalan dengan visi Pemko Padang dalam mewujudkan smart city melalui percepatan transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.

Digitalisasi bansos juga akan terintegrasi dengan layanan digital pemerintah seperti pembayaran digital, administrasi pemerintahan, hingga aplikasi pelayanan masyarakat Padang Mobile.

Sistem bansos berbasis digital memungkinkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time, termasuk warga yang terdampak bencana atau kondisi darurat.

Wali Kota meminta Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Camat, Lurah, hingga agen pendamping serius mengikuti pelatihan agar dapat menjadi trainer di wilayah masing-masing.

Pemko Padang telah menerbitkan SK Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial untuk mendukung implementasi program tersebut.

“Sistem bansos berbasis digital akan memudahkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time. Seperti contoh, warga yang sebelumnya tergolong mampu bisa sewaktu-waktu membutuhkan bantuan akibat bencana atau kondisi darurat lainnya," ujarnya. 

Sebanyak 1.700 agen pendamping disiapkan, melibatkan ASN, pendamping PKH, TKSK, RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala.

Program digitalisasi bansos ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan persiapan, pelatihan, dan penguatan infrastruktur selesai dilakukan. (*) 

Sumber: Prokompin Kota Padang

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News